Revisi UU K3 1970, Komisi IX Serap Aspirasi Industri di PT ATMI Solo

Sabtu, 21 November 2026 | 19:00:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meninjau PT. ATMI Solo di SMK Mikael, Surakarta, Jawa Tengah, Jum'at (20/11/2026). (Foto : Biro Pemberitaan Parlemen)

SURAKARTA (RA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi penerapan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi terintegrasi di PT ATMI Solo, Jawa Tengah. 

Pola pembelajaran berbasis produksi yang diterapkan dinilai relevan sebagai model percontohan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mencetak tenaga kerja siap pakai.

Apresiasi tersebut disampaikan Nihayatul saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke PT ATMI Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).

Sebagai perusahaan manufaktur yang menjadi sarana praktik bagi Politeknik ATMI Surakarta dan SMK Mikael, PT ATMI menerapkan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, sekaligus membiasakan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejak masa pelatihan.

“Ini menjadi hal yang sangat penting, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini ketika mencari pekerjaan semakin sulit. Lulusan yang benar-benar siap kerja menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Saya melihat keterampilan anak-anak di sini sudah sangat terasah,” ujar Nihayatul di Surakarta.

Ia menegaskan, Komisi IX DPR RI akan mendorong agar SMK dan BLK di daerah mengadopsi pola pendidikan serupa yang selaras dengan kebutuhan industri.

Dikutip dari laman dpr.go.id, selain meninjau sistem vokasi, kunjungan ini juga bertujuan menyerap masukan dari mitra kerja, termasuk APINDO dan PT ATMI, terkait rencana pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Regulasi yang telah berusia lebih dari lima dekade tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika industri modern. Nihayatul mencontohkan ketentuan sanksi dalam aturan lama, seperti denda maksimal Rp100 ribu, yang sudah tidak relevan dengan kompleksitas persoalan K3 saat ini.

“Kita sedang mempersiapkan pembahasan undang-undang K3. Undang-undang ini sudah ada sejak 1970 dan belum mengalami perubahan, sehingga perlu ditingkatkan agar mampu mengakomodasi kepentingan serta perkembangan dunia kerja sekarang,” jelasnya.

Melalui penguatan regulasi K3 dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, Komisi IX DPR RI berharap sumber daya manusia Indonesia tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga terlindungi secara optimal di lingkungan kerja.

Tags

Terkini

Terpopuler