JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota dewan harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Puan mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan terkait adanya sejumlah anggota dewan yang mulai menghimpun tanda tangan untuk mengajukan usulan hak konstitusional tersebut. Laporan ini akan dipelajari dan ditindaklanjuti secara melembaga.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menekankan bahwa proses tindak lanjut terhadap usulan HMP membutuhkan landasan prosedural serta tahapan kelembagaan yang jelas, sebagaimana tertuang dalam tata tertib DPR dan konstitusi. Oleh karena itu, pimpinan DPR akan menghimpun terlebih dahulu seluruh masukan dan laporan dari tiap-tiap fraksi maupun anggota dewan yang dijaring selama masa reses.
"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan meminta semua pihak untuk bersikap bijak dan menunggu pernyataan resmi dari para pihak pengusul HMP sebelum mengambil kesimpulan. Menurutnya, seluruh perkembangan harus dilihat berdasarkan mekanisme yang tengah berjalan. "Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," katanya.