JAKARTA (RA) – Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Terbaru, penyidik menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seseorang berinisial AK.
Penggeledahan dilakukan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Senin (9/11/2026), dengan didampingi Tim Forensik Digital.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan aktivitas pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
"Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ," kata Anang, Selasa (10/11/2026).
Enam kantor yang digeledah tersebar di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Lokasi pertama merupakan kantor PT ANI di Kota Kendari, kemudian kantor perusahaan yang sama di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara.
Selanjutnya, penyidik menggeledah kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, serta kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Anang menjelaskan, barang bukti elektronik yang disita akan menjalani pemeriksaan forensik digital sesuai kebutuhan pembuktian dalam perkara tersebut.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013 hingga 2025.
Dalam perkara yang sama, Kejagung sebelumnya telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada Jumat (6/11/2026).
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memeriksa 36 saksi.
PT BSJ diduga melakukan sejumlah penyimpangan dalam proses pengurusan izin pertambangan di Kabupaten Konawe Utara. Perusahaan itu juga diduga tetap melakukan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik turut mendalami dugaan penambangan di kawasan hutan lindung, manipulasi dokumen perizinan, serta pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk menghindari proses evaluasi dan verifikasi dokumen.
Kejagung masih mendalami keterlibatan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga tengah diproses.
