JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Puan Maharani dengan didampingi para Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR RI mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan demi kepentingan politik maupun pembungkaman.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," ujar Puan.
Ia memastikan DPR RI akan mendukung penuh upaya pengusutan secara transparan dan profesional guna mengungkap tuntas kasus penyadapan Presiden tersebut.
Selain penanganan penyadapan Presiden, Puan menyampaikan bahwa DPR akan memfokuskan fungsi pengawasan pada 12 isu strategis nasional yang menjadi perhatian publik. Ke-12 isu tersebut yakni :
?1.? ?Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;
?2.? ?Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;
?3.? ?Penanganan kasus perundungan anak;
?4.? ?Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;
?5.? ?Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;
?6.? ?Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;
?7.? ?Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;
?8.? ?Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan dampak kesehatan masyarakat;
?9.? ?Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
10.? ?Pemerataan program revitalisasi sekolah;
11.? ?Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta
12.? ?Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting migas dalam negeri.
Puan menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan selama masa reses akan ditindaklanjuti secara optimal melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan mensejahterakan rakyat," ujarnya.