PEKANBARU (RA) – Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Riau Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026).
Massa yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, paguyuban, hingga kelompok masyarakat adat tersebut menuntut agar 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) Riau dikembalikan kepada daerah penghasil.
Sejumlah organisasi yang ikut dalam aksi tersebut di antaranya Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), SPSI, Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, serta Pemuda Batak Bersatu.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, mengatakan aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak Riau atas hasil kekayaan alamnya.
"Kita hanya meminta 70 Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau," ujar Datuk Tarlaili.
Ia mengungkapkan, Riau pernah menjadi daerah penghasil minyak dengan produksi mencapai 1,2 juta barel per hari. Namun, menurutnya, besarnya produksi minyak tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.
Datuk Tarlaili juga menyinggung perjuangan mantan Gubernur Riau, Arifin Achmad, yang disebutnya pernah meminta agar Riau mendapatkan 1 persen dari hasil minyak tersebut.
"Bahkan Gubernur Riau Bapak Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata," katanya.
Menurutnya, masyarakat Riau selama ini belum mendapatkan manfaat yang sepadan dari eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkam manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Ia juga menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diterima Riau. Bahkan, ia menyebut pembayaran PI tersebut dilakukan secara bertahap atau dicicil oleh pemerintah pusat.
Atas kondisi itu, massa mendesak agar tuntutan pengembalian 70 persen DBH migas dipenuhi. Mereka bahkan mengancam akan mengusir PHR dari Riau apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
"Kita minta 70 persen dikembalikan ke Riau, kalau tidak! Kita usir PHR dari Riau," pungkasnya.