PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pengembangan hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Riau merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia. Kontribusi produksi kelapa Riau bahkan mencapai 14,45 persen dari total produksi nasional.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, menyebut luas perkebunan kelapa di Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi sebesar 411,28 ribu ton.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan The 3rd Bedelau yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Riau dengan tema "Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam" di Kantor Perwakilan BI Riau, Rabu (4/11/2026).
"Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa," ujar Helmi.
Menurutnya, pengembangan sektor kelapa tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi perkebunan. Lebih dari itu, diperlukan penguatan industri pengolahan agar komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.
Helmi mengatakan, Riau sebenarnya telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, santan hingga sejumlah produk turunan lainnya.
Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu dikembangkan agar potensi ekonomi kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal.
Terutama agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari berkembangnya industri hilir.
Di sisi lain, Pemprov Riau mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan perkebunan maupun industri pengolahan kelapa.
Salah satunya kondisi tanaman kelapa yang sudah tua dan rusak sehingga berdampak terhadap produktivitas perkebunan.
Sementara dari sisi hilir, petani dan pelaku usaha masih menghadapi persoalan fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, hingga kendala pembiayaan.
"Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas," tegasnya.
Helmi menilai, berbagai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan komoditas kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia berharap kajian dan pembahasan dalam kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi pengembangan hilirisasi kelapa di Riau.
Pemprov Riau juga berharap hasil kajian tersebut tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi dapat diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Pemprov Riau berharap hasil kajian dan diseminasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya petani kelapa. Sehingga, potensi besar komoditas kelapa dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," harapnya.