RIAU (RA) - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Sejumlah ulama dan sesepuh partai mendesak Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mundur dari jabatannya.
Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum tahun 2025 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Maluku, Abdul Aziz, sebagaimana dikutip dari rmol.id, Senin (2/11/2026).
Aziz mengatakan keresahan para ulama dan sesepuh PPP turut disampaikan melalui kegiatan istigasah di Gedung DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu malam (28/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar sehari setelah Mardiono memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP pada Selasa (27/10/2026).
"Para kiai bahkan langsung menggelar istigasah di kantor DPP PPP sehari setelah kubu Mardiono membuat keputusan pemecatan Gus Yasin dan Pak Agus," kata Aziz.
Menyikapi kondisi tersebut, Aziz bersama sejumlah DPW PPP di berbagai daerah meminta pemerintah mencabut atau merevisi SK kepengurusan DPP PPP yang saat ini berlaku.
Mereka menginginkan pembenahan struktur kepengurusan yang dinilai dapat mengakomodasi aspirasi kader, ulama, dan habib di lingkungan PPP.
"Kami meminta SK Menkum segera direvisi dan dilengkapi kepengurusan tanpa nama Mardiono cs. Demokrasi PPP dan bangsa bisa semakin rusak bila mentalitas elite politik bangsa seperti Mardiono," ujarnya.
Diketahui, pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen dari posisi Sekjen diputuskan dalam Rakornas III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa (27/10/2026).
Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.
"Rakornas III ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025-2030," bunyi keputusan tersebut.