JAKARTA (RA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya kedaulatan data dan penguatan ekosistem digital nasional dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. DPR juga mendorong pembahasan empat rancangan undang-undang (RUU) strategis pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Dasco mengatakan, semangat persatuan yang diikrarkan pada 1928 perlu diterapkan dalam pengelolaan data nasional. Namun, integrasi data harus tetap melindungi privasi dan hak warga negara.
“Integrasi data bukan berarti izin membuka seluruh data kepada semua pihak. Akses harus dibatasi menurut tujuan, kewenangan, keamanan, dan hak warga negara,” ujar Dasco dalam keterangannya menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026).
Empat RUU yang menjadi perhatian DPR meliputi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, dan RUU Perampasan Aset.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, memperjelas pembagian kewenangan, serta menjamin privasi dan kebebasan berekspresi.
Sementara itu, RUU Masyarakat Adat ditujukan untuk memperkuat pengakuan terhadap masyarakat adat, wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif mereka. RUU Administrasi Kependudukan diharapkan menjamin identitas hukum serta akses layanan publik tanpa mengabaikan pelindungan data pribadi.
Adapun RUU Perampasan Aset merupakan usul inisiatif DPR untuk memperkuat upaya mengejar hasil kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Penyusunannya harus selaras dengan KUHP dan KUHAP baru serta menjunjung prinsip proses hukum yang adil (due process of law).
Dasco menegaskan, keempat agenda legislasi tersebut perlu terintegrasi dengan kerangka Satu Data Indonesia. Ia juga menyampaikan capaian DPR bersama pemerintah pada masa persidangan sebelumnya, termasuk persetujuan terhadap RUU terkait reforma agraria, pelindungan ketenagakerjaan, dan Satu Data Indonesia.
Dalam keterangannya, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mengajak generasi muda menjaga persatuan, berpikir kritis, dan berkomitmen mempertahankan Indonesia tetap berpegang pada konstitusi.