PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama PT PLN (Persero) memperkuat sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program listrik perdesaan.
Di mana, pada 2026 ini, sebanyak 102 lokasi di Provinsi Riau masuk dalam penugasan pembangunan listrik perdesaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan data usulan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Akurasi data menjadi penting agar pembangunan infrastruktur kelistrikan menyasar masyarakat yang memang masih membutuhkan.
“Program ini terus berkelanjutan. Hari ini kita berdiskusi sekaligus mengevaluasi beberapa capaian yang sudah sesuai harapan dan beberapa yang masih perlu kita selesaikan. Kita juga tetap merencanakan langkah ke depan,” kata Syahrial, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, rasio elektrifikasi di Riau telah meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan intervensi karena kondisi geografis dan karakteristik setiap kabupaten dan kota berbeda.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta terus memperbarui data, termasuk informasi mengenai kondisi jaringan, jumlah masyarakat yang belum terlayani, serta kebutuhan pengembangan kelistrikan di setiap wilayah.
Syahrial juga mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN dalam satu forum.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kementerian ESDM dengan Provinsi Riau sebagai tuan rumah untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN,” ujarnya.
Pemprov Riau, lanjutnya, siap mendukung pengembangan ketenagalistrikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Kami siap menerima sebanyak-banyaknya dukungan, terutama untuk pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Riau,” tambahnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan PLN mendapatkan penugasan pembangunan listrik perdesaan pada 102 lokasi di Riau sepanjang 2026.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 62 lokasi dapat diselesaikan melalui koordinasi PLN dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Alhamdulillah, sebanyak 62 lokasi tahun lalu bisa kita selesaikan. Tahun ini lebih banyak lagi, yaitu 102 lokasi. Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan,” ujar Didik.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan dalam data usulan. Di antaranya lokasi yang ternyata telah memperoleh sambungan listrik, data yang tercatat lebih dari sekali, hingga wilayah yang sudah berlistrik tetapi mengalami persoalan kualitas tegangan.
“Ada beberapa yang datanya ganda. Ada yang ternyata sudah menyala tetapi masih masuk dalam usulan. Ada juga lokasi yang sudah berlistrik, tetapi kondisi tegangannya masih menjadi persoalan,” jelasnya.
Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya validasi bersama sebelum pembangunan dilaksanakan.
Ia menegaskan PLN tidak dapat menjalankan program listrik perdesaan secara sendiri. Dukungan pemerintah daerah diperlukan terutama dalam penyediaan data, kesiapan lokasi, penyelesaian perizinan, serta koordinasi dengan masyarakat.
“PLN tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak supaya program ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.