RIAU (RA) - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau sebagai kejadian luar biasa atau extraordinary. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi dan langkah luar biasa dari seluruh pihak.
Hal itu disampaikan Herry dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Riau, Kamis (27/8/2026). Ia menegaskan penanganan harus melibatkan pemerintah, TNI, Polri, BPBD, perusahaan dan masyarakat.
"Kekuatan kita adalah bergotong royong. Karhutla sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa. Kalau kejadian luar biasa, harus kita selesaikan dengan cara-cara luar biasa," kata Herry.
Menurutnya, pemantauan karhutla terus dilakukan melalui darat dan udara. Herry bersama sejumlah pejabat bahkan menyisir wilayah utara Riau hingga Siak menggunakan helikopter untuk memastikan titik panas yang terdeteksi benar-benar diverifikasi di lapangan.
Herry menyebut jumlah hotspot di Riau kini turun signifikan. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 600 titik, pada Kamis pagi terdeteksi 79 titik panas.
"Total untuk hari ini ada 79 titik panas. Kemarin, empat hari yang lalu ketika kedatangan Pak Presiden, sampai 600 sekian titik panas," ujarnya.
Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kerumutan, menjadi salah satu wilayah yang sebelumnya mendapat perhatian serius. Karhutla di kawasan tersebut sempat mencapai sekitar 800 hingga 900 hektare. Namun, setelah dilakukan pemadaman melalui darat dan udara, kondisi api kini dinyatakan zero.
"Alhamdulillah, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero. Itu berkat pemadaman helikopter, doa, semuanya," katanya.
Meski api telah padam, Herry mengingatkan penanganan tidak boleh berhenti. Sekat kanal dan sumber air harus disiapkan untuk mencegah api kembali muncul.
Dari 79 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Siak dengan kategori medium, sementara 17 titik lainnya berada di Indragiri Hilir dan masih harus segera diverifikasi.
Herry menegaskan setiap hotspot harus segera dicek langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan data satelit.
"Kalau ada muncul hotspot harus segera cepat dilakukan verifikasi. Harus datang langsung diverifikasi," tegasnya.
Selain pemadaman dan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga terus dilakukan. Herry mencontohkan kasus pembakaran sekitar 30 hektare lahan di Sinaboi, Rokan Hilir, yang telah menetapkan seorang tersangka.
Kapolda juga mengingatkan perusahaan pemegang konsesi agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi turut bertanggung jawab menjaga lingkungan.
"Profit boleh milik perusahaan, tetapi ecological cost tidak boleh menjadi milik masyarakat," tegas Herry.
Ia menilai masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak kebakaran, mulai dari asap dan gangguan kesehatan hingga kerusakan lingkungan.
"Jangan sampai perusahaan memperoleh profit, masyarakat menerima sakit ISPA. Perusahaan mendapatkan pertumbuhan ekonomi, sementara negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memadamkan api dan memulihkan lingkungan," ujarnya.
Herry menegaskan pemerintah dan dunia usaha harus menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, perekonomian, kehidupan sosial, sekaligus kelestarian lingkungan di Riau.
"Komitmen harus berjalan dua arah," pungkasnya.