PEKANBARU (RA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengimbau seluruh perusahaan maupun pelaku usaha yang ada di Riau untuk memberikan data yang benar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pasalnya, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai penting sebagai gambaran kondisi ekonomi sekaligus dasar pemerintah menentukan kebijakan ke depan.
Plt Gubri SF Hariyanto meminta perusahaan agar tidak ragu memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat didata petugas sensus.
Menurutnya, kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun langkah selanjutnya.
“Berikanlah data yang akurat yang pasti agar nanti dari pemerintah dapat menilai mana langkah-langkah yang tepat untuk ke depannya mengambil kebijakan. Berikanlah informasi yang benar dan tepat pada pengisian sensus ekonomi,” kata SF Hariyanto, Jumat (14/8/2026).
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi telah melaporkan perkembangan serta kendala SE 2026 di lapangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi petugas di lapangan, sekaligus meminta dukungan Pemerintah Provinsi Riau agar target pendataan dapat tercapai.
“Sebagai penanggungjawab sensus ekonomi di Riau, kami melaporkan kepada pak Sekda bagaimana perkembangan yang telah kita laksanakan di Riau. Terkait apa saja yang menjadi permasalahan agar dapat disempurnakan menjelang 31 Agustus,” kata Asep.
Dalam pemaparannya, Asep merinci tiga permasalahan utama yang masih menjadi tantangan petugas Sensus Ekonomi di Riau.
Diantaranya, penolakan pendataan oleh petugas di perusahaan dan di sejumlah perumahan elit yang hingga kini belum menerima kunjungan petugas. Sehingga data sektor usaha belum sepenuhnya terhimpun.
“Dengan pertemuan ini, kami berharap ada surat dari Pemprov Riau untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah agar membantu agar akses petugas SE dapat masuk kepada perumahan elit tersebut,” jelas Asep.
BPS berharap surat dukungan dari Pemprov dapat menjadi pengantar resmi yang mempermudah koordinasi dengan pengelola perumahan, perusahaan, dan pemerintah kabupaten/kota.
Asep menegaskan, seluruh kendala tersebut perlu segera diselesaikan agar pendataan SE 2026 di Riau dapat selesai tepat waktu. Karena menurutnya, data Sensus Ekonomi sangat penting sebagai basis perencanaan pembangunan ekonomi, termasuk pemetaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar di Riau.
“Harapan kami dengan adanya dukungan dari Pemprov dan Pemda, seluruh segmen, baik rumah tangga, perusahaan, maupun ASN dapat terdata secara lengkap dan akurat,” tutupnya.