KAMPAR (RA) - Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (20/7/2026).
Rakor yang digelar secara virtual itu diikuti Ahmad Yuzar dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, bersama Wakil Bupati Kampar Misharti dan jajaran pemerintah daerah.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, perwakilan Forkopimda, para asisten, kepala dinas terkait, perwakilan Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar serta sejumlah pejabat lainnya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah sekaligus mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung program strategis nasional.
Menurutnya, Kabupaten Kampar sebagai daerah agraris memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan dan stabilitas pangan.
Kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga juga dinilai penting untuk menjaga pasokan komoditas.
"Kami di Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan," kata Ahmad Yuzar.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab Kampar menyatakan siap mendukung Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan daerah dan koordinasi lintas sektor.
"Selain itu, kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan langkah nyata, baik melalui kebijakan daerah maupun koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Ahmad Yuzar mengatakan Pemkab Kampar telah melakukan evaluasi internal untuk melihat kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Dukungan tersebut antara lain mencakup penyediaan data kebutuhan perumahan, sinkronisasi program daerah dengan pemerintah pusat hingga dukungan regulasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga inflasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah daerah juga harus memastikan berbagai langkah di lapangan berjalan efektif.
Langkah tersebut mencakup penguatan distribusi pangan, pengawasan perkembangan harga hingga dukungan terhadap sektor produksi lokal.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.
Sementara terkait Program 3 Juta Rumah, evaluasi dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, mulai dari kesiapan lahan, regulasi hingga keterlibatan masyarakat.
Ahmad Yuzar berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat penyediaan hunian.
"Dengan kerja sama yang konkret dan langkah-langkah tersebut, semoga Kabupaten Kampar menjadi salah satu daerah yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi sekaligus mendukung program nasional pembangunan rumah rakyat," tutup Ahmad Yuzar.