PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia, Dr KH Zainut Tauhid Sa'adi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Selasa (7/7/2026).
Kunjungannya ke Bumi Melayu ini untuk menghadiri kegiatan Baznas Strategic Development (BSD). Di mana, Riau menjadi provinsi pertama penyelenggaraan kegiatan.
"Ini adalah BSD yang pertama di Indonesia. Tujuan nya untuk melakukan penguatan kompetensi bagi para Pimpinan Baznas di daerah agar memiliki kesamaan visi dan misi dan juga strategi baznas kedepan," kata Dr KH Zainut.
Dikatakannya, pada kegiatan BSD ini, para pimpinan Baznas akan diberi muatan materi dan pelatihan. Mulai dari aspek pengelolaan manajemen organisasi, penghimpunan dan penyaluran ZIS, serta mengatur strategi agar Baznas dapat terus berkembang.
"Yang lebih penting lagi, tentang bagaimana kegiatan ini dapat membangun sinergitas antara Baznas Pusat dan Daerah. Semoga kegiatan ini dapat berjalan baik dan memberikan kemanfaatan yang besar bagi seluruh pemimpin Baznas di Indonesia. Khususnya di kabupaten kota di Provinsi Riau," ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya berhasil, penyelenggaraan BSD dapat menjadi wadah konsolidasi yang strategis untuk menyatukan langkah. Karena, dikatakannya, Baznas menggenggam amanah yang cukup besar.
"Baznas berperan penting dalam mengatur tata kelola zakat secara profesional, transparan dan akuntabel agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Saya mengajak seluruh pimpinan di daerah untuk memastikan program ini bisa dirasakan langsung oleh umat," ungkapnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Riau, Zulkifli Syukur, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan Baznas di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Dikatakannya, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Zakat harus dikelola dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang rapMenurutnya, penguatan Baznas bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan bagian dari upaya membangun Riau yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing.