JAKARTA (RA) - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) kembali menyiapkan aksi lanjutan terkait dugaan praktik mafia BBM subsidi dan tata niaga crude palm oil (CPO). Setelah sebelumnya menggelar demonstrasi di Polda Riau, organisasi tersebut berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri pada 30 Juni 2026 mendatang.
Koordinator Umum GEMPA, M. Afdhol Al Anshory atau Ansor, mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Metro Jaya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Ansor, aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, keberadaan gudang BBM ilegal, hingga dugaan permainan dalam tata niaga CPO yang dinilai merugikan negara.
“Setelah menyampaikan aspirasi di Polda Riau, kami akan melanjutkan perjuangan ini ke Mabes Polri agar penanganan dugaan mafia BBM subsidi dan mafia CPO mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum,” kata Ansor dalam keterangannya.
Ia menyebut aksi nanti akan melibatkan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam GEMPA dari berbagai daerah. Massa akan mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan praktik-praktik ilegal yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ansor menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi serta praktik mafia ekonomi yang dinilai menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap laporan yang disampaikan masyarakat mendapat tindak lanjut yang serius. Negara tidak boleh kalah oleh mafia-mafia yang memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, GEMPA memastikan aksi yang akan digelar berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi tersebut juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Dengan telah disampaikannya surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian, GEMPA menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum hingga ada langkah konkret dari aparat terkait dugaan mafia BBM subsidi dan mafia CPO yang menjadi perhatian masyarakat.