JAKARTA (RA) - Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani belakangan ini dinilai bukan karena melemahnya industri sawit global. Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI) menyebut penurunan harga lebih dipicu kepanikan pasar usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung mengatakan, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) memilih menahan pembelian TBS karena masih menunggu kejelasan mekanisme implementasi DSI dalam tata kelola ekspor sawit nasional.
“Ini hanya reaksi sementara. Pengumuman kebijakan yang mendadak tanpa sosialisasi membuat PKS bingung apakah nantinya mereka masih bisa melakukan ekspor atau tidak,” kata Tungkot, Jumat (28/5/2026).
Menurutnya, penurunan harga TBS di lapangan tidak sejalan dengan kondisi harga crude palm oil (CPO) dunia yang masih relatif tinggi. Bahkan, harga CPO global disebut cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir.
“Padahal harga CPO dunia masih tetap tinggi, bahkan cenderung naik. Dalam kondisi normal, harga TBS seharusnya ikut menguat,” ujarnya.
Tungkot menilai pasar bereaksi berlebihan terhadap kebijakan baru tersebut. Ia optimistis kondisi akan kembali normal setelah pemerintah memberikan penjelasan resmi kepada pelaku industri sawit dan asosiasi terkait pola implementasi DSI.
“Kita berharap minggu depan harga TBS sudah kembali naik mengikuti harga CPO dunia setelah ada penjelasan resmi dari pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menetapkan masa transisi implementasi kebijakan hingga 31 Desember 2026. Sementara penerapan penuh baru direncanakan berlaku mulai Januari 2027.
“Karena masih ada masa transisi sampai akhir 2026, sebenarnya pasar tidak perlu terlalu khawatir,” ujarnya.
Sebelumnya, anjloknya harga TBS memicu keresahan petani sawit di berbagai daerah. Empat organisasi petani sawit nasional bahkan menggelar pertemuan darurat di Jakarta untuk membahas dampak penurunan harga tersebut.
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung menilai penurunan harga TBS yang terjadi saat ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan koreksi harga CPO dunia.
“Kalau harga CPO turun Rp1.000 biasanya harga TBS hanya turun sekitar Rp300. Tapi sekarang harga CPO hanya turun Rp450 sampai Rp600, sementara TBS petani anjlok sampai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Ini jelas tidak wajar,” kata Gulat.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan petani. Dalam sekali panen sebanyak 10 ton TBS, petani diperkirakan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp8 juta.
“Uang sebesar itu sebenarnya bisa dipakai membeli 14 sak pupuk urea non subsidi. Dampaknya sangat terasa bagi petani,” ujarnya.
Meski demikian, organisasi petani sawit tetap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola ekspor sawit nasional dan memberantas praktik curang di sektor tersebut.
Sebagai solusi jangka panjang, petani juga mengusulkan adanya satu harga rujukan TBS nasional yang berlaku dari Aceh hingga Papua guna mencegah permainan harga di tingkat lokal dan menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil.