JAKARTA (RA) - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengungkap sederet tantangan serius yang tengah membayangi industri kelapa sawit nasional.
Mulai dari lonjakan konsumsi domestik akibat program biodiesel, ancaman penurunan ekspor crude palm oil (CPO), hingga persoalan kepastian hukum bagi investasi dan petani sawit.
Menurut Eddy, implementasi mandatori biodiesel B50 mulai memicu kekhawatiran negara-negara importir utama minyak sawit Indonesia. Salah satu yang paling terdampak adalah Pakistan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan CPO asal Indonesia.
Ia mengungkapkan, bahkan dua menteri dari Pakistan sempat berencana datang langsung ke Indonesia untuk bertemu dengan GAPKI guna membahas kepastian pasokan sawit ke depan.
“Kalau mereka sudah beralih ke minyak nabati lain, belum tentu mudah bagi Indonesia merebut kembali pasar tersebut,” kata Eddy Martono, dalam keterangan resminya, kamis (14/5/2026).
Eddy menilai Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan keberlanjutan pasar ekspor. Sebab, ketika harga CPO melonjak terlalu tinggi atau pasokan ekspor berkurang, negara pembeli berpotensi mencari alternatif lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, hingga minyak rapeseed.
Padahal, meski Indonesia masih menjadi produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia, posisi tersebut dinilai tidak bisa dianggap aman tanpa strategi produksi dan stabilitas harga yang terjaga.
Lonjakan kebutuhan biodiesel domestik juga diperkirakan dapat mendorong harga CPO menembus USD 1.300 per ton. Kondisi ini memang berpotensi menguntungkan petani dalam jangka pendek, namun di sisi lain menyimpan risiko bagi industri secara keseluruhan.
Eddy menjelaskan, harga yang terlalu tinggi bisa membuat negara importir mengurangi pembelian dan beralih ke minyak nabati lain. Sebaliknya, apabila produksi sawit nasional terus meningkat sementara ekspor melemah, stok dalam negeri dapat membengkak dan menekan harga sawit domestik.
“Bukan hanya petani, perusahaan pun bisa terdampak apabila harga dalam negeri akhirnya tertekan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi gejolak pasar, GAPKI mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel dibuat lebih fleksibel mengikuti kondisi global.
Dalam skema tersebut, campuran biodiesel bisa diturunkan menjadi B40 atau B35 ketika permintaan ekspor meningkat. Sebaliknya, saat kebutuhan energi domestik naik, mandatori dapat kembali dinaikkan hingga B50.
Eddy mencontohkan Brasil yang dinilai berhasil menerapkan kebijakan fleksibel antara produksi gula dan etanol sesuai situasi pasar.
Menurutnya, pola serupa dapat menjadi referensi bagi Indonesia agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi tanpa mengorbankan pasar ekspor sawit.
Di sisi lain, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sawit nasional juga masih menghadapi hambatan besar.
Salah satu persoalan utama adalah banyaknya lahan sawit rakyat yang secara administratif masih masuk dalam kawasan hutan. Kondisi itu membuat petani belum bisa mengakses bantuan dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan sebesar Rp 60 juta per hektare.
Eddy mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih kawasan hutan agar program PSR dapat berjalan optimal dan produktivitas sawit nasional terus meningkat.