PEKANBARU (RA) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru menuntaskan pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan badan hukum PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Rapat finalisasi digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Pekanbaru, Senin (27/4/2026) kemarin, dengan melibatkan pihak PT SPP, Kabag Hukum, serta Kabag Perekonomian Setdako Pekanbaru.
Ketua Pansus, dr Meiza Ningsih, mengatakan perubahan status ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat ekspansi bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
"Perubahan ini penting untuk mendorong percepatan ekspansi bisnis PT SPP. Dengan status Perseroda, ruang gerak perusahaan akan lebih luas," kata Meiza, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, selama ini keterbatasan bentuk badan hukum menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Dengan berubah menjadi Perseroda, PT SPP diharapkan lebih fleksibel dalam menangkap peluang bisnis.
"Kalau tidak dilakukan perubahan, tentu banyak keterbatasan. Dengan Perseroda, pengembangan usaha bisa lebih optimal," ujarnya.
Tak hanya itu, Pansus juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar penguatan bisnis perusahaan dapat berjalan maksimal.
"Dengan dukungan Pemko, kita harapkan ekspansi bisnis berjalan maksimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya.
Meski demikian, Pansus memberikan sejumlah catatan. Salah satunya mendorong PT SPP agar mampu mandiri secara bisnis dan tidak terus bergantung pada penyertaan modal dari APBD.
"Kita harapkan core business PT SPP bisa mandiri. Jangan terus bergantung pada APBD. Justru harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap PAD," tegas Meiza.
Ia menegaskan, perubahan status ini harus menjadi momentum perbaikan kinerja dan profesionalisme perusahaan.
"Jangan hanya perubahan administratif. Harus jadi langkah nyata meningkatkan kinerja, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan daerah," tutupnya.