PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional berbasis biodiesel.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menyebut sektor perkebunan, khususnya sawit, memiliki peran strategis sebagai penopang utama pasokan bahan baku energi terbarukan.
Supriadi, yang akrab disapa Ucup, mengatakan pihaknya di sektor hulu terus memastikan produksi perkebunan berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan biodiesel.
"Kami yang berada di hulu, memastikan pasokan bahan baku untuk suplai kebutuhan untuk biodiesel bisa berjalan. Kita ingin memastikan bahwa seluruh produksi perkebunan kita bisa maksimal untuk mendukung program ketahanan energi ini," ujar Ucup.
Menurutnya, kebijakan pengembangan biodiesel seperti B50 merupakan langkah positif yang tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
"Ini kebijakan yang bagus untuk perkebunan. Di samping produksi yang bisa bermuara ke kesejahteraan masyarakat, karena otomatis harga akan naik. Selain itu, ini juga menjadi momentum kesempatan bagi sektor perkebunan menjadi pendukung sekaligus pahlawan dalam menopang ekonomi nasional," jelasnya.
Ucup menekankan bahwa ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi harus mulai dikurangi, mengingat ketersediaannya yang semakin terbatas.
"Kalau migas yang berasal dari minyak bumi, pasti suatu saat akan menurun ketersediaannya. Oleh karena itu, kita harus fokus pada energi terbarukan yang ada, terutama dari sektor sawit," tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui peningkatan produksi perkebunan tidak bisa instan dan membutuhkan upaya serius dari semua pihak.
"Akan tetapi, kita butuh effort yang lebih untuk bisa meningkatkan kembali produksi itu. Tapi kita di perkebunan, sesuatu yang proses alami dan tinggal kita sokong agar itu bisa maksimal produksinya sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan kita, baik kebutuhan untuk energi maupun juga untuk pangan dan lainnya," paparnya.
Lebih lanjut, Ucup menyebut arahan Gubernur Riau menjadi dorongan kuat bagi jajaran di sektor perkebunan untuk berkontribusi dalam program ketahanan energi nasional.
"Pak Gubernur juga memberikan arahan kepada kita untuk mendukung ini dengan kebijakan yang ada, sehingga ketahanan energi ini memang berasal dari bumi kita sendiri," katanya.
Ia juga menyinggung peluang besar Riau dalam implementasi B50, mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
"B50 kata Pak Gubernur, ini kesempatan Riau sebagai penghasil dan punya lahan sawit terluas di Indonesia. Ini kesempatan kita untuk bisa berkontribusi lebih besar. Kita pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan dari luar," ujarnya optimistis.
Ucup pun yakin, ke depan sektor perkebunan akan semakin mengambil peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.
"Insyaallah kami yakin, perkebunan akan semakin mengambil peran dalam ketahanan energi," tambahnya.
Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap potensi dampak lanjutan, terutama terhadap harga komoditas turunan sawit seperti minyak goreng.
"Kalaupun pada akhirnya orang menghawatirkan akan dampak pada naiknya harga minyak, sepanjang semuanya itu berasal dari kita dan untuk kita, apa yang kita takutkan," katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga CPO akan berdampak pada produk turunannya, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas di pasar.
"Kalau harga CPO naik, artinya turunannya pasti naik, salah satu yang paling dekat dengan masyarakat yaitu minyak goreng. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional, bagaimana mengatasi ini. Namun yang paling penting, minyak jangan sampai hilang dari peredaran," ungkapnya.
Menurutnya, selama pasokan tetap tersedia, masyarakat akan mampu beradaptasi dengan dinamika harga yang terjadi.
"Sepanjang minyak masih tersedia, walaupun akan terjadi inflasi dan lainnya, pada akhirnya dia juga akan tetap stabil. Tidak bisa dipungkiri, dan semua orang pasti akan beradaptasi dengan situasi ini," pungkasnya.