SIAK (RA) - Puluhan dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak mendatangi gedung DPRD Siak untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan diskriminasi tunjangan profesi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPRD Siak, Oloan Munthe, Senin (30/3/2026).
Para dokter menyoroti adanya perbedaan pembayaran uang kelangkaan profesi antara dokter spesialis ASN dan dokter spesialis kontrak yang dinilai tidak adil.
Perwakilan dokter, Dinna Devi, mengatakan ketimpangan tersebut berpotensi mengganggu profesionalisme dan harmonisasi kerja di lingkungan pelayanan kesehatan.
"Kami berharap ada solusi yang berkeadilan agar tidak terjadi kesenjangan di antara tenaga medis," ujarnya.
Ia juga meminta DPRD Siak memfasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati Siak, untuk merumuskan regulasi yang lebih adil.
Dalam RDP tersebut, turut dibahas realisasi pembayaran tunjangan kelangkaan profesi.
Pemerintah daerah menyebutkan, untuk periode September-Oktober 2025, pembayaran masih menjadi utang daerah dan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, tunjangan November-Desember 2025 dipastikan tidak dapat dibayarkan karena tidak dianggarkan dalam APBD.
Adapun untuk Januari-Februari 2026, pembayaran disepakati sebesar 50 persen dari nilai yang dianggarkan, menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
"Para dokter berharap adanya kepastian regulasi ke depan agar hak mereka dapat diberikan secara adil tanpa membedakan status kepegawaian," kata Dinna.