PEKANBARU (RA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan nyaris menyentuh level psikologis Rp17.000 pada perdagangan Senin (16/3/2026).
Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai kalangan, termasuk Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II yang menilai stabilitas ekonomi nasional sedang berada dalam tekanan serius akibat dampak konflik global antara Iran dan Amerika Serikat.
Koordinator ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar, mengatakan eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah telah membuka kelemahan fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini dinilai tertutup oleh narasi kondisi ekonomi yang disebut stabil.
Dia mengatakan, berdasarkan pantauan pergerakan pasar pada hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp16.950 hingga Rp16.985 per dolar AS. Meski belum menembus angka Rp17.000, laju pelemahan yang terjadi dalam waktu singkat dinilai menunjukkan tingginya tekanan pasar terhadap mata uang domestik.
"Jangan menunggu angka tembus 17.000 baru kita panik. Hari ini rupiah sudah pendarahan di level Rp16.900-an. Ini bukti nyata ketahanan domestik kita rapuh. IHSG sempat rontok hingga mengalami trading halt berulang, ditambah mundurnya jajaran elite di OJK dan BEI, ini sinyal bahwa pasar kehilangan kepercayaan pada tata kelola ekonomi kita," kata Farhan, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang dalam waktu dekat melalui mekanisme imported inflation. Struktur industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor membuat kenaikan kurs dolar akan langsung berdampak pada biaya produksi dan harga di tingkat konsumen.
Farhan menilai jika rupiah terus mendekati level Rp17.000 per dolar AS, maka harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok berpotensi mengalami lonjakan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menonjolkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan stabilitas harga di lapangan.
"Saat rupiah nyaris menyentuh 17 ribu, harga pangan dan energi bisa meledak. Pemerintah jangan hanya menjual angka pertumbuhan lima persen yang terlihat bagus di atas kertas. Masyarakat butuh harga yang stabil di pasar, bukan sekadar statistik," ujarnya.
ISMEI Wilayah II juga menyoroti kebijakan ekonomi yang dinilai tidak lagi sepenuhnya berbasis pada pertimbangan teknokratis. Farhan menyebut pengambilan keputusan seharusnya mengacu pada prinsip evidence-based policy atau kebijakan berbasis data dan analisis, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Ia menilai kredibilitas ekonomi Indonesia di mata global dapat melemah jika kebijakan strategis diambil tanpa mempertimbangkan kondisi objektif pasar. Selain itu, realokasi anggaran negara untuk program populis di tengah ancaman krisis global dinilai berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Farhan juga meminta pemerintah terbuka mengenai kondisi cadangan devisa serta langkah mitigasi yang disiapkan untuk menghadapi tekanan global yang semakin kuat. Menurutnya, transparansi diperlukan agar pelaku pasar dan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
"Tugas pemerintah itu mitigasi risiko, bukan sekadar membangun narasi aman. Perang sudah terjadi, tekanan global nyata di depan mata. Kalau kita masih memakai pola kebijakan yang hanya menyenangkan atasan, Indonesia bisa jadi korban dari kesalahan pengambilan keputusan. Market tidak pernah bohong," tutupnya.