BENGKALIS (RA) - Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bengkalis Firman Sinaga mengingatkan seluruh dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjalankan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Peringatan ini disampaikan menyusul temuan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program MBG di dapur SPPG Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara.
Firman mengatakan, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa pihak SMA Negeri 1 Rupat Utara sempat mengembalikan makanan MBG yang dikirim selama tiga hari berturut-turut pada Jumat (6/3/2026).
"Selama Ramadan distribusi MBG memang dilakukan setiap tiga hari sekali. Namun dari laporan yang kami terima, menu yang datang diduga tidak sesuai standar porsi dan kualitas, serta terjadi keterlambatan pengiriman," ujar Firman, Selasa (10/3/2026).
Persoalan ini menjadi perhatian publik setelah seorang guru SMAN 1 Rupat Utara, Erlindawati, mengunggah kondisi makanan yang diterima sekolah melalui akun Facebook pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, ia menjelaskan alasan pihak sekolah memutuskan untuk mengembalikan makanan dari dapur MBG.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Korwil SPPG Bengkalis langsung melakukan pengecekan di lapangan.
Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya kelalaian dalam proses persiapan bahan baku yang menyebabkan keterlambatan distribusi.
"Untuk dapur SPPG Tanjung Medang sudah kami tegur. Dari hasil temuan di lapangan memang ada kelalaian dan keterlambatan dalam mempersiapkan bahan baku," tegasnya.
Firman menambahkan, pengawasan terhadap dapur MBG di Bengkalis dilakukan secara berkala.
Dari sekitar 70 dapur SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut, masih ditemukan beberapa dapur yang belum menjalankan program sesuai standar.
"Dari hasil sidak di lapangan memang masih ada dapur yang tidak menjalankan ketentuan secara maksimal. Teguran sudah kami berikan baik secara lisan maupun tertulis," jelasnya.
Ia menegaskan, jika pelanggaran kembali terulang, pihaknya tidak akan segan menyurati Badan Gizi Nasional di tingkat provinsi maupun pusat untuk meminta tindakan tegas, termasuk kemungkinan penghentian sementara operasional dapur.
Selain itu, Firman juga mendorong transparansi pelaksanaan program MBG. Setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki media sosial untuk menampilkan harga satuan menu serta kandungan gizi makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Ia menyebutkan bahwa tim pengawas secara rutin melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur SPPG di wilayah Bengkalis.
"Dalam sehari tim kami bisa melakukan sidak hingga tiga dapur SPPG. Kami juga bekerja sama dengan wartawan di Bengkalis untuk membantu pengawasan karena keterbatasan informasi di lapangan," katanya.
Firman berharap seluruh pihak, termasuk yayasan pengelola dapur, menjaga integritas dan tidak melakukan praktik mark up harga dalam pelaksanaan program MBG.
"Program ini merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar. Makanan yang disajikan harus benar-benar bergizi, layak, dan sesuai standar," pungkasnya.