JAKARTA (RA) - Kemenangan Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dinilai sebagai momentum penting bagi industri sawit nasional.
Namun, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Dr. Gulat ME Manurung mengingatkan agar pemerintah dan pelaku industri tidak larut dalam euforia.
Menurut Gulat, ada dua strategi utama yang harus segera diperkuat setelah kemenangan Indonesia dalam sengketa melawan European Union tersebut.
"Pertama, pastikan diplomasi kita bekerja maksimal. Kedua, hilirisasi, ini yang paling penting," ujar Gulat, Senin (2/3/2026).
Gulat menilai, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari dalam negeri, terutama terkait ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah (CPO).
"Kita saja di dalam negeri masih tarik-menarik untuk alokasi CPO. Ngapain kita capek-capek melawan kampanye Uni Eropa, tapi begitu menang, kita malah bingung untuk pasokan CPO kita," tegasnya.
Karena itu, satu-satunya solusi jangka panjang adalah meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
Ia memaparkan, produktivitas kebun sawit rakyat saat ini masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 400–800 kilogram tandan buah segar (TBS) per hektare per bulan. Dengan kondisi tersebut, produksi hanya menghasilkan kurang dari 2 ton CPO per hektare per tahun.
Sebaliknya, melalui program Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produktivitas bisa melonjak signifikan.
"Kalau sudah direplanting, produksinya bisa mencapai 6 sampai 7 ton CPO per hektare per tahun. Bahkan kebun hasil PSR sejak 2017–2018 sudah mampu menghasilkan 2,5 sampai 3,5 ton TBS per hektare per bulan," jelasnya.
Gulat juga menyoroti realisasi PSR yang masih jauh dari target nasional. Saat ini, program tersebut baru mencapai sekitar 400 ribu hektare dari target 2,5 juta hektare.
Padahal, jika target tersebut tercapai, produksi CPO Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 127 juta ton pada 2035.
Menurutnya, rendahnya realisasi PSR disebabkan oleh persyaratan administrasi yang dinilai terlalu rumit.
"Persyaratan yang dibuat Kementerian Pertanian dan BPDP sangat kompleks. Kami berharap bisa disederhanakan agar lebih mudah dijangkau petani," ujarnya.
Gulat menambahkan, percepatan PSR tidak hanya penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendukung program ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau produktivitas meningkat, pasokan CPO kuat, maka program energi berbasis sawit juga bisa berjalan optimal," tutupnya.