JAKARTA (RA) - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dapat menyalurkan aspirasi kepada pemerintah.
Dalam audiensi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025), DPR menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan telah diterima dan ditanggapi dengan baik, termasuk upaya mempertemukan mahasiswa dengan pihak pemerintah.
Kata Dasco, DPR telah menghubungi pihak pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menjembatani upaya para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak pemerintah
"Permintaan dari adik-adik BEM agar dapat diterima pemerintah sudah kami sambungkan. Besok pihak pemerintah akan menerima mereka, meskipun saya belum tahu secara pasti siapa yang akan mewakili pemerintah, " ujar Dasco usai pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Perwakilan Mahasiswa.
Selain itu, Dasco menekankan bahwa DPR telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat berjalan tertib. DPR menegaskan tetap membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa, kecuali terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan anarkis.
Beberapa aspirasi mahasiswa yang disampaikan juga terkait dengan isu transparansi DPR dan tuntutan yang sempat ramai di media sosial dengan sebutan “17+8”. DPR berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terkait tunjangan maupun kegiatan kedewanan, melalui rapat bersama pimpinan fraksi.
DPR menambahkan, tradisi menerima aspirasi mahasiswa sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja, dalam beberapa aksi sebelumnya kondisi di lapangan tidak kondusif karena adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi mahasiswa.
"Hari ini aspirasi dapat kami terima langsung, dan segera kami tindaklanjuti dengan pemerintah, " katanya.
Pimpinan DPR RI ini juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam dialog bersama pemerintah merupakan bagian dari komitmen lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara transparan.
"Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan bersama DPR dan pemerintah, sehingga pertemuan ini menjadi momentum penting, " katanya.