RIAU (RA) - Memasuki usia ke- 68 tahun, Provinsi Riau kembali dihadapkan pada ironi. Dengan cadangan minyak melimpah, perkebunan sawit terluas, dan kekayaan hutan yang besar, logikanya rakyat harus sejahtera. Namun fakta berbicara sebaliknya: kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan masih menjadi wajah nyata Riau hari ini.
Koordinator Pusat BEM Se-Riau, Ahmad Deni Jailani, menegaskan bahwa bertambahnya usia provinsi bukan sekadar angka, tetapi seharusnya menjadi tolok ukur kemajuan rakyat.
“Riau ini kaya minyak, sawit, dan hutan, tapi warganya masih hidup dalam tekanan ekonomi. Ini ironi yang terlalu lama dibiarkan,” tegas Deni.
Sabtu(9/8/2025).
Berdasarkan data BPS 2024, 6,5% penduduk Riau hidup di bawah garis kemiskinan, sementara angka pengangguran terbuka mencapai 4,8%. Ketimpangan pembangunan masih jelas terlihat, mulai dari desa yang belum teraliri listrik, minimnya akses pendidikan tinggi, hingga layanan kesehatan yang belum merata.
Deni menyoroti bahwa ekonomi Riau dikuasai oleh korporasi besar. Hutan dihabisi, tanah adat diambil, dan anak daerah hanya menjadi buruh kasar di tanah sendiri.
Riau juga masih berhadapan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.
Data terbaru karhutla 2024–2025:
• Tahun 2024: lahan terbakar tercatat 1.654–2.505 hektare.
• Januari–pertengahan April 2025: 87,81 hektare terbakar (BNPB).
• Jan–Mei 2025: total 751,08 hektare, mayoritas di lahan gambut (96,2%).
• Per 29 Juni 2025: 312,99 hektare terbakar (BPBD Riau).
• Juli 2025: Satgas Karhutla menyatakan 1.156 hektare berhasil dipadamkan.
• Hingga awal Agustus 2025: total 927 hektare lahan terbakar, dengan Kabupaten Rokan Hulu sebagai wilayah terluas terdampak.
“Ini bukti bahwa krisis lingkungan kita bukan hanya masalah alam, tapi masalah tata kelola. Pemerintah lemah menghadapi pelanggaran korporasi,” kata Deni.
BEM Se-Riau juga mengecam maraknya agenda seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak nyata bagi rakyat. Deni menyebut kegiatan seperti ini hanya menghamburkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Stop agenda-agenda seremonial yang tidak ada dampak bagi masyarakat Riau. Jangan hamburkan anggaran yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat hanya demi acara seremonial yang tidak berguna,” tegasnya.
Kedepan nya BEM Se Riau mengharapkan Riau di usia ke-68 ini mampu memanfaatkan momentum diplomasi hebat yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Bapak Gubernur Abdul Wahid, yang berhasil menghadirkan para menteri kabinet merah putih ke Bumi Lancang Kuning.
Semoga langkah ini menjadi pintu bagi Riau untuk menjadi provinsi prioritas nasional, baik dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, pengelolaan SDA dan pengembangan SDM, maupun pemberdayaan UMKM agar semakin maju dan mandiri ke depannya. Saya berdoa, semoga Allah SWT melindungi Riau dari segala bencana, memberikan keberkahan pada tanah dan rakyatnya, serta menuntun para pemimpin agar amanah dan berkomitmen penuh membangun negeri ini untuk generasi masa depan.
“Usia boleh bertambah, tapi kalau rakyat tetap tertekan, selebrasi hanyalah pengalihan dari masalah yang sebenarnya,” tutup Deni.