Bukan Sekadar Seremonial Politik, Dubes Harus Miliki Kualitas Tinggi

Kamis, 17 Juli 2025 | 20:23:22 WIB
Dialektika Demokrasi bertajuk 'Dubes Baru Harapan Baru: Upaya Maksimalkan Diplomasi RI' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025), (foto : Ist)

JAKARTA (RA) - Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah mengatakan penempatan Duta Besar (Dubes) Indonesia, bukan sekadar formalitas politik atau pembagian jabatan semata, melainkan amanah besar yang menuntut kualitas, kompetensi, dan kapasitas negosiasi global demi menjaga kehormatan bangsa di kancah internasional. 

Karena itu pentingnya tanggung jawab DPR RI dalam menyeleksi calon duta besar yang akan ditugaska oleh negara.

Ia menilai, proses fit and proper test yang dijalankan Komisi I bukan hanya prosedur administratif, melainkan langkah konstitusional yang krusial demi menghadirkan wakil bangsa yang mumpuni.

"DPR RI mewakili semua elemen: dari dunia usaha, seni, budaya, hingga TNI-Polri. Pertanyaan mereka kepada calon dubes mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar Teuku Rezasyah, dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk 'Dubes Baru Harapan Baru: Upaya Maksimalkan Diplomasi RI' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025),

Teuku menjelaskan, tugas seorang duta besar saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Mereka harus menguasai hukum internasional, memahami dinamika perdagangan global, menjalin relasi dengan berbagai aktor dari pejabat tinggi, pelaku bisnis, hingga masyarakat sipil, serta mampu meningkatkan citra Indonesia di negara penempatan.

Menurutnya, perdebatan mengenai diplomat karier versus non-karier seharusnya tidak dibesar-besarkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kualitas individu tersebut dalam menjembatani kepentingan bilateral secara profesional dan cerdas.

"Baik dari jalur karier maupun non-karier, kalau tidak punya kapasitas dan kemampuan komunikasi internasional, tidak akan berhasil. Seorang duta besar harus adaptif, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan budaya, dan tidak gagap menghadapi tekanan," katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menyerukan agar diplomasi tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif para diplomat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia, terutama di era digital yang menjadikan setiap individu sebagai aktor potensial dalam membentuk citra bangsa

Rizal menekankan urgensi transformasi diplomasi Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola interaksi global yang kini serba digital.

"Ketika Anda membuka Google atau media sosial, Anda sebenarnya sedang berdiplomasi,” tegas Rizal seraya menambahkan bahwa pendekatan diplomasi konvensional yang bergantung pada pertemuan tatap muka harus digeser ke arah diplomasi digital—atau cyber diplomacy—yang dinilai lebih cepat, efisien, dan menjangkau lebih luas,"  katanya.

Tags

Terkini

Terpopuler