RIAU (RA) - Upaya sindikat perdagangan orang untuk mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia berhasil digagalkan Polda Riau.
Pengungkapan besar ini menyita perhatian, termasuk Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyatakan kemarahan dan menuntut penindakan tegas terhadap para pelaku utama.
Sebanyak 14 tersangka diamankan dalam operasi gabungan yang melibatkan jajaran Polda Riau bersama Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
Para korban, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan, berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini kejahatan kemanusiaan. Para pekerja migran ini berjuang untuk keluarganya, tapi malah dijual seperti barang dagangan oleh mafia yang tidak punya hati nurani," tegas Menteri Karding dalam keterangan pers di Mapolda Riau, Kamis (17/7/2025).
Karding menyebut praktik pengiriman pekerja non-prosedural sebagai bentuk eksploitasi yang menjijikkan.
Dirinya meminta Kapolda Riau untuk mengejar hingga ke akar pelaku utamanya.
"Kalau ada bos mafianya, tangkap dan hukum seberat-beratnya. Jangan beri ruang bagi mereka yang memperkaya diri dengan menjual derita orang lain," ujarnya lantang.
Menurut data P2MI, dari sekitar 8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang tercatat resmi.
Sisanya, antara 4 hingga 5 juta, merupakan pekerja migran non-prosedural yang sangat rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.
"Dari catatan kami, 95 persen lebih korban kekerasan adalah mereka yang dikirim secara ilegal. Ini menunjukkan betapa bahayanya jalur gelap itu," tambah Karding.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut Riau menjadi daerah rawan karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
"Sepanjang tahun ini saja sudah diungkap 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka," jelasnya.
Kapolda juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus menindak tegas praktik TPPO di wilayah hukumnya.
Herry menyampaikan bahwa operasi akan terus digencarkan, terutama di wilayah perbatasan yang kerap dijadikan jalur keluar masuk pekerja migran secara ilegal.
Menteri Karding menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya perbaikan sistem migrasi yang berkeadilan dan transparan, serta edukasi menyeluruh kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak janji manis para calo.
"Pemerintah akan membangun sistem migrasi yang tertib, aman, dan manusiawi. Semua harus melalui jalur resmi. Ini satu-satunya cara menyelesaikan persoalan dari akarnya," tandasnya.