JAKARTA (RA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti mendorong agar segala kecurangan ditindak tegas menyusul masih banyaknya persoalan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026. Ia juga mewanti-wanti pejabat publik untuk tidak memanfaatkan jabatan dengan meminta jatah kursi bagi keluarga atau kerabatnya.
"Terhadap kecurangan yang mungkin timbul harus ada ketegasan di dalam menyikapi. Pejabat juga perlu memberi contoh untuk tidak melakukan pembelian kursi dan jangan meminta jatah kursi bagi saudara maupun kerabatnya," kata My Esti dalam rilisnya, Selasa (24/6/2025).
SPMB atau pendaftaran siswa baru yang sebelumnya bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu kembali diwarnai dengan ketidakpastian dan protes dari orangtua murid di berbagai daerah. SPMB menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya berfokus pada zonasi. SPMB lebih menekankan pada faktor lain seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Banyak orang tua calon peserta didik merasa kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, meskipun rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan. Sebaliknya, beberapa peserta yang tinggal jauh justru berhasil lolos seleksi.
Dari hasil temuan di Bandung itu, pungli yang diminta berkisar antara Rp 5-8 juta untuk satu kursi. Praktik pungli ini membuat proses SPMB menjadi tidak adil. Praktik pungli dalam proses pendaftaran siswa baru juga dilaporkan oleh Ombudsman yang menerima lebih dari 100 laporan, termasuk pungli yang mengatasnamakan biaya komite sekolah.
Terkait hal ini, Esti meminta adanya tindakan tegas atas praktik pungli dalam proses SPMB. Ia juga menyebut berbagai kecurangan seperti manipulasi data harus disikapi secara serius.
"Praktik pungli dan manipulasi data harus ditindak tegas. Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan ajang spekulasi yang mengorbankan masa depan mereka," kata Esti.
Esti mengatakan sejatinya sistem SPMB saat ini merupakan hasil evaluasi dari PPDB sehingga seharusnya sudah ada perbaikan pelaksanaan dari tahun-tahun sebelumnya.
"Sistem sesungguhnya sudah berdasarkan kajian dan evaluasi dari sistem yang lalu. Seharusnya sudah semakin baik jika semua punya niat untuk melaksanakan sebaik mungkin dan jujur," ujar Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Terlepas dari hal tersebut, Esti mengakui memang masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan SPMB. Mulai dari kendala teknologi hingga kesiapan infrastruktur di sekolah.
"Memang masih ada orangtua yang gagap teknologi ataupun pengelola server yang belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dibutuhkan. Termasuk juga pada ketepatan alat (komputer) server," kata Esti.