JAKARTA (RA) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendorong Korlantas Polri untuk terus melakukan transformasi digital dan menghadirkan konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurut Nasir, digitalisasi di bidang lalu lintas bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Transformsi digital diharapkan akan memunculkan keterbukaan informasi dari Korlantas dan instansi terkait mengenai data kecelakaan.
"Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang lebih baik," kata Nasir dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Nasir mengingatkan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Mengutip data dari Korlantas Polri, terjadi peningkatan hingga hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Data menyebutkan kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan," tambahnya.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan bebas dari praktik korupsi.
Aries menekankan bahwa Korlantas terus berinovasi melalui sistem digital untuk memperbaiki pelayanan serta meningkatkan transparansi di lapangan.
"Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan Korlantas. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal membangun kepercayaan publik, memotong birokrasi, dan mencegah korupsi," ujar Aries Syahbudin.
Hal senada dikatakan Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto. Menurutnya, transformasi digital di tubuh Polri harus tetap mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. "Transformasi digital ini spiritnya dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat atau justru hanya optimalisasi pendapatan negara? Ini perlu dijelaskan," ujar Bambang.
Bambang menambahkan penerapan teknologi seharusnya tidak mengurangi kehadiran fisik aparat di lapangan.
"Kehadiran polisi di jalan raya masih sangat dibutuhkan. Setelah tilang elektronik diberlakukan, patroli justru berkurang dan berdampak pada meningkatnya kejahatan jalanan," imbuhnya.