RIAU (RA) - Anggota DPRD Provinsi Riau, Hardianto, memberikan apresiasi atas langkah aktif yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menangani perambahan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan.
Ia menyebut, upaya ini merupakan kemajuan signifikan dalam penyelamatan kawasan hutan yang selama ini menjadi sorotan nasional.
"TNTN memang sudah ada langkah positif, namun saya berharap Satgas PKH juga bisa menyelesaikan masalah serupa di kawasan Riau lainnya yang tak kalah penting," kata Hardianto kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa fokus penertiban tidak boleh hanya di TNTN, melainkan harus diperluas ke kawasan lain yang juga rawan perambahan dan konflik lahan.
Hardianto mencontohkan kawasan seperti Bukit Batabuh, Bukit Tiga Puluh, dan Tahura Sultan Syarif Kasim, yang kini tinggal sekitar 2.400 hektar dari luasan awal 6.000 hektar.
"Jangan hanya bicara soal penetapan kawasan, tapi juga harus ada penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut," tegasnya.
Menurutnya, penyelamatan kawasan hutan di Riau membutuhkan pendekatan komprehensif, bukan hanya secara administratif, tetapi juga penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera terhadap perambah dan pemodal ilegal.
Hardianto juga menyoroti kawasan konservasi penting lainnya seperti Giam Siak Kecil, Taman Nasional Zamrud di Siak, Rimba Baling, hingga Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus dari Satgas PKH.
"Kalau langkah ini diperluas, saya yakin kerusakan lahan bisa ditekan dan ekosistem yang sudah rusak dapat direstorasi. Riau punya potensi ekologis yang luar biasa," tambahnya.
Ia pun mendukung penuh kerja Satgas PKH dan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat lokal dapat terus ditingkatkan.
"Dengan langkah yang tepat dan dukungan kebijakan yang kuat, kita bisa menjaga kelestarian hutan untuk masa depan anak cucu kita," pungkasnya.