PEKANBARU (RA) — Bupati Pelalawan, Zukri, turun langsung menemui ribuan warga dari enam desa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025).
Kehadiran Zukri di tengah massa disambut hangat dan menjadi angin segar bagi warga yang menuntut keadilan terkait status pemukiman mereka yang diklaim masuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Dalam pernyataannya, Zukri mengungkapkan rasa empatinya kepada para pengunjuk rasa. Ia menyatakan memahami betul keresahan dan penderitaan yang dirasakan masyarakat yang terancam terusir dari tanah yang telah mereka tempati sejak lama.
“Saya memahami sekali situasi bapak ibu sekalian. Saya tahu apa yang bapak ibu rasakan. Saya di sini karena ingin mencari solusi. Saya tidak ingin rakyat saya dibiarkan menderita tanpa kejelasan,” ujar Zukri di hadapan massa.
Zukri juga menyampaikan bahwa Gubernur Riau akan hadir menemui massa aksi. Ia meminta perwakilan warga menyiapkan aspirasi yang akan langsung disampaikan kepada gubernur saat tiba di lokasi.
“Bapak Gubernur akan ke sini menemui kita semua. Nanti perwakilan dari bapak ibu sekalian bisa langsung menyampaikan permasalahan yang dialami. Biar nanti dijawab langsung oleh beliau,” kata Zukri.
Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya terus berjuang agar permasalahan di TNTN tidak diselesaikan secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di sana.
“Saya ingin masalah ini diselesaikan dengan baik, dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang jadi korban atas kesalahan tata kelola masa lalu,” tegasnya.
Zukri juga meminta agar pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan dan menyusun solusi yang adil serta berpihak kepada rakyat.
“Saya terus berusaha agar suara rakyat sampai ke pusat. Kita ingin penyelesaian yang benar-benar adil. Jangan sampai rakyat yang selama ini hidup damai, tiba-tiba harus pergi dari rumahnya sendiri tanpa kejelasan,” tutupnya.
Aksi damai yang dilakukan oleh warga Pelalawan ini merupakan bentuk protes atas kebijakan penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang mewajibkan masyarakat meninggalkan wilayah TNTN paling lambat 22 Agustus 2025.
Warga berharap pemerintah memberikan pengakuan atas keberadaan mereka serta mencarikan solusi yang manusiawi dan adil.