RIAU (RA) - Penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 memunculkan sorotan publik.
Di balik status WDP tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid pun angkat bicara dan membongkar fakta warisan masalah keuangan yang diterimanya dari pemerintahan sebelumnya.
WDP menandakan bahwa laporan keuangan Pemprov Riau 2024 mengandung banyak temuan yang belum sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memerlukan perbaikan serius. Namun ironisnya, sebagian pihak justru menyalahkan Gubri Wahid yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.
"Saya inikan dilantik Februari 2025. Berarti urusan saya itu ya 2025. Kalau masalah itu 2024 berarti itukan urusan yang lama-lama," tegas Gubri Wahid, Ahad (8/6/2025).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan berbagai persoalan penting, salah satunya adalah utang daerah yang mencapai Rp1,76 triliun.
Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp40,81 miliar, yang seharusnya sudah dibayarkan kepada kontraktor dan penyedia jasa pada tahun sebelumnya.
Akibatnya, beban utang tersebut kini menjadi tanggungan pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Wahid pada 2025.
Mantan Anggota DPR RI ini pun menyindir pihak-pihak yang dianggap salah alamat dalam melontarkan kritik. Ia menggambarkan situasi yang dihadapinya sebagai proses "mencuci piring" setelah pesta usai, mengurus sisa-sisa masalah dari pemerintahan sebelumnya.
"Jangan sering-sering lempar tanggung jawab. Jadi ibaratnya kalau orang pestanya sudah usai, saya bagian cuci piring," sindir Wahid.
Menanggapi LHP BPK RI tersebut, Wahid telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti setiap temuan yang ada. Ia menargetkan penyelesaian semua temuan dalam waktu maksimal dua bulan ke depan.
"Saya sudah baca, ada sebanyak 153 temuan. Dari sisi keuangan dan kinerja itu sekitar seratusan, lalu dari sisi kepatuhan itu ada 93 temuan. Ini harus kita tuntaskan dalam dua bulan," papar Wahid.
Meski mengkritisi kondisi keuangan yang diwarisinya, Wahid menyatakan bahwa ia tidak ingin saling menyalahkan. Fokus utamanya kini adalah menyelesaikan semua temuan BPK agar program kerja pemerintahan berjalan tanpa hambatan dan pembangunan Riau tidak tertunda.
"Saya tak mau masalah ini berujung ke masalah hukum. Yang penting catatan-catatan BPK ini kita bereskan, agar kita bisa lanjut kerja membangun Riau," tutupnya.