PALEMBANG (RA) - Komisi I DPR RI mendorong pemekaran Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah Sumatera bagian Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, saat kunjungan kerja ke Markas Kodam II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran, Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi atas kesiapan operasional Kodam II/Sriwijaya. Namun, ia juga menyoroti sejumlah hal yang perlu ditingkatkan guna memperkuat sistem pertahanan di kawasan tersebut.
"Hari ini kami telah melaksanakan rapat dengan jajaran Kodam II/Sriwijaya dalam suasana dialog yang konstruktif. Dalam paparannya, Pangdam menyampaikan berbagai kesiapan yang secara umum sangat baik," ujar Heryawan dalam keterangan tertulisnya.
Heryawan menjelaskan bahwa Kodam II/Sriwijaya saat ini berada dalam kategori kemantapan tiga. Ia menilai kesiapan tersebut patut diapresiasi, namun peningkatan tetap diperlukan untuk mencapai tingkat kemantapan dua, bahkan satu. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah jumlah personel.
"Untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, yang mencakup Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung, jumlah personel yang tersedia saat ini baru setengah dari kebutuhan ideal. Jumlah personel seharusnya ditingkatkan dua kali lipat," ujar politisi Fraksi PKS itu.
Selain penambahan personel, Heryawan menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk ketersediaan perumahan layak bagi anggota yang telah berkeluarga.
"Masih banyak prajurit yang tinggal di barak karena belum menikah. Tapi setelah mereka berkeluarga, tentu membutuhkan rumah yang layak. Ini bagian dari hak mereka sebagai penjaga keamanan negara," tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyoroti perlunya penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), baik ringan maupun berat, serta dukungan terhadap peran sosial TNI dalam membangun kohesi sosial di tengah masyarakat.
"TNI sangat piawai dalam membangun komunikasi sosial. Hal-hal sederhana seperti silaturahmi atau ngobrol santai dengan masyarakat bisa menjadi instrumen efektif membangun harmoni sosial. Ini perlu didukung melalui anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun melalui kolaborasi lokal, " kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.