RIAU (RA) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menyoroti buruknya pengelolaan keuangan RSUD Arifin Achmad, yang kini terlilit utang ratusan miliar rupiah.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit milik daerah ini seharusnya sudah mandiri, bukan justru terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sambil menumpuk utang.
"Seharusnya rumah sakit sebesar ini tidak lagi menyusu ke APBD, tapi bisa mandiri. Tapi kenyataannya, sudah disubsidi pemerintah, malah terutang sebanyak ini. Belum lagi temuan BPK yang belum ditindaklanjuti," tegas SF Hariyanto saat sidak ke RSUD Arifin Achmad bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, Rabu (5/3/2025).
Salah satu persoalan utama adalah utang rumah sakit ke vendor yang mencapai Rp130 miliar per 31 Desember 2024, termasuk Rp60 miliar untuk obat-obatan. Masalah ini diperburuk dengan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp40,9 miliar yang belum dibayarkan, menghambat arus kas rumah sakit.
"Pertanyaannya, kenapa klaim ini tidak bisa dicairkan? Ini yang harus dijelaskan. Tiba-tiba hutang membengkak, lalu lapor ke Gubernur. Ini jumlahnya bukan kecil, ini harus segera diselesaikan," kritiknya.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap bahwa RSUD Arifin Achmad memiliki pendapatan BLUD sebesar Rp455 miliar (2020-2022) yang tidak bisa ditagihkan ke BPJS karena perbedaan tarif obat. Rumah sakit lebih memilih obat dari vendor pihak ketiga, bukan yang direkomendasikan BPJS.
Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp3,8 miliar yang belum dikembalikan ke kas BLUD. Pembayaran insentif pun dilakukan berdasarkan estimasi, bukan realisasi penerimaan, yang berpotensi merugikan daerah.
SF Hariyanto menegaskan bahwa penyelesaian masalah keuangan RSUD Arifin Achmad harus dilakukan dengan transparansi dan mengikuti aturan yang berlaku.
"Jangan asal pakai uang rakyat tanpa pertanggungjawaban. Kalau dibiarkan, utang ini akan semakin membebani keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat pun terganggu," pungkasnya.