RIAU (RA) - Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan pidato perdananya dalam sidang paripurna DPRD Riau, Senin (3/3/2025). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya tanggung jawab besar dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran masyarakat Riau.
Abdul Wahid menyatakan bahwa periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto tahun 2025-2030 merupakan tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau. Tahapan pertama ini bertujuan untuk memperkuat landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik sebagai langkah awal menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Periode pertama ini merupakan pondasi bagi tahapan periodeisasi selanjutnya, yang penekanannya untuk memperkuat landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, transformasi yang dilakukan ini dapat menjadi langkah nyata yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang, terutama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti," ujar Abdul Wahid.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Riau harus mampu menjawab tantangan dengan melanjutkan dan menyempurnakan program yang telah dirintis oleh para pemimpin sebelumnya. Hal ini dilakukan agar selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai pedoman dalam pembangunan, lanjut Abdul Wahid, Pemprov Riau telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Riau, yang juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sesuai dengan hal itu, telah ditetapkan visi RPJPD Provinsi Riau 2025-2045, yaitu Riau maju dan berkelanjutan dengan berlandaskan budaya Melayu yang agamis," tambahnya.
Abdul Wahid juga mengungkapkan target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2045, yaitu menjadikan Riau sebagai daerah maju dengan pendapatan per kapita mencapai Rp706,31 juta hingga Rp883,3 juta serta menurunkan tingkat kemiskinan menuju 0,5% hingga 0%.
Untuk mencapai visi tersebut, delapan misi RPJPD Provinsi Riau telah ditetapkan, yaitu:
1. Transformasi sosial membangun manusia yang sehat, kreatif, unggul, dan sejahtera.
2. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas dan nilai tambah.
3. Transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Mewujudkan keamanan daerah.
5. Mewujudkan budaya Melayu dalam lingkup masyarakat yang agamis.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
8. Kesinambungan pembangunan.