RIAU (RA) - Gubernur Riau (Gubri) terpilih, Abdul Wahid, mengaku sudah mendengar kabar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang diduga mencapai angka hingga Rp3 triliun.
Namun ia mengaku belum mengetahui angka pasti yang sebenarnya.
"Nanti kita pelajari, kita cari solusinya supaya semua bisa selesai. Saya 'kan baru dapat informasi, saya juga belum tahu data persisnya," kata Abdul Wahid saat dihubungi via telepon, Senin (17/2/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku ia baru bisa bergerak setelah dilantik, yaitu pada Kamis (20/2/2025) mendatang.
Menurutnya, usai dilantik ia baru bisa mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Soal pastinya (tentang defisit) saya belum memanggil OPD-OPD. Nanti setelah kita dilantik baru kita panggil," ujarnya.
Diketahui, saat ini Abdul Wahid sedang berada di Jakarta untuk mengikuti tes kesehatan, gladi resik pelantikan, hingga persiapan pelantikan bersama seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia. Usai dilantik nanti ia akan bertolak ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti orientasi kepemimpinan atau retreat bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau memanggil sejumlah OPD Pemprov Riau untuk mengklarifikasi isu defisit anggaran yang tidak diketahui oleh DPRD, Jumat (14/2/2025).
"Kami sengaja memanggil OPD untuk menanyakan isu defisit anggaran sebesar Rp2,213 triliun. Dari mana angka ini berasal? Sebab, dalam kesepakatan pembahasan dan ketok palu APBD, defisit hanya tercatat Rp570 miliar. Namun, tiba-tiba muncul angka Rp2,213 triliun," ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan.
Parisman menyebut, dalam pertemuan tersebut, Banggar DPRD Riau telah memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Kami minta data pasti. Jangan sampai angkanya berbeda dengan hasil ketok palu APBD 2025. Lebih parah lagi, informasi ini justru kami dapatkan dari pihak luar, bukan melalui laporan resmi atau konsultasi dari eksekutif ke legislatif," tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa dalam proses pembahasan APBD, dinamika pengurangan dan penambahan anggaran memang bisa terjadi. Namun, pendapatan daerah harus dihitung dengan asumsi yang realistis.
"Pendapatan 2025 diasumsikan berdasarkan kondisi 2024 karena APBD disahkan pada November 2024. Asumsi ini harus mendekati target, tidak boleh terlalu jauh. Namun, setelah APBD disahkan, tiba-tiba muncul kabar adanya tambahan tunda bayar yang berimbas pada defisit," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa angka defisit yang Rp2,213 triliun setelah ditelusuri lebih dalam, kemungkinan bisa mencapai Rp3 triliun. Oleh karena itu, Banggar DPRD Riau akan kembali memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari ini untuk melakukan cross-check terkait tunda bayar.