RIAU (RA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau surati Penjabat (Pj) Gubernur Riau untuk menugaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hadir dalam rapat pembahasan isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dikabarkan menembus angka Rp3 triliun.
Menurut Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, angka tersebut sangat fantastis dan akan sangat mengguncang kondisi keuangan Provinsi Riau.
Tingginya angka tersebut akan berdampak pula pada pelaksanaan program pemerintah baru di 2025. Selain itu, ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penyesuaian anggaran yang harus disesuaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Visi dan misi gubernur baru akan dituangkan dalam RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, jika kondisi keuangan seperti ini, bagaimana program dan janji kampanye bisa direalisasikan? APBD 2025 sebesar Rp9 triliun, tetapi jika defisit mencapai Rp3 triliun, sisa hanya Rp6 triliun. Apa lagi yang bisa kita bangun?," kata dia, Minggu (16/2/2025).
Hal ini semakin menjadi polemik karena angka defisit Rp3 triliun itu didapat DPRD Riau bukan dari Pemprov, melainkan dari pihak lain dan atas telusuran DPRD Riau. Sementara setelah diklarifikasi pada pertemuan Jumat (14/2/2025) lalu, OPD Pemprov Riau justru memberikan data yang berbeda-beda.
DPRD Riau surati Pj Gubri untuk mengutus seluruh kepala OPD dalam rapat membahas isu defisit APBD 2025 yang menembus angka Rp3 triliun (foto:istimewa)
Maka dari itu, melalui surat nomor 000.1/S/PPH.AKD.3/393, DPRD Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mengadakan rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan APBD Tahun 2025, besok, Senin (17/2/2025).
"Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar dapat menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau untuk dapat hadir pada rapat," bunyi surat yang ditandatangani Kaderismanto itu.
"Kita ingin tahu secara pasti berapa angka sebenarnya. Apakah APBD kita hanya cukup untuk gaji dan tunjangan pegawai, atau masih ada anggaran untuk rakyat?" pungkas Kaderismanto.