RIAU (RA) - Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak memangkas program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, melainkan kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial.
Hal ini disampaikan menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
KMK tersebut mengatur penyesuaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD 2025. Parisman menegaskan, meski efisiensi anggaran diperlukan akibat defisit keuangan daerah, hal itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik.
"Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, jangan sampai dikorbankan. Sebaliknya, anggaran yang bersifat seremonial seperti perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi acara pemerintahan yang sebaiknya dipangkas," tegasnya, Rabu (12/2/2025).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, kondisi keuangan Riau saat ini cukup menantang. Selain menanggung akibat tunda bayar anggaran tahun sebelumnya, Riau juga menghadapi berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Rasionalisasi anggaran sudah dilakukan, tetapi tetap tidak bisa menutupi defisit. Oleh karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih harus mampu mengatasi situasi ini dengan baik," ujarnya.
Parisman juga meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Menurutnya, ke depan, Pemprov Riau perlu menggali sumber pendapatan potensial lainnya agar tidak terus bergantung pada transfer dana dari pusat. "Kita harus kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru, misalnya melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan investasi," tambahnya.
Ia menegaskan, meski efisiensi anggaran diperlukan, prioritas harus tetap diberikan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Anggaran untuk makan minum, perjalanan dinas, dan rapat bisa dikurangi. Namun, jangan sampai program yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi korban," pungkas Parisman.
Kebijakan efisiensi anggaran ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan defisit. Namun, DPRD Riau berharap Pemprov dapat memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.