PEKANBARU (RA) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, ST, menyampaikan kekecewaannya atas berhentinya operasional Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) sejak Jumat (6/12/2024).
Hal ini disebabkan oleh tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp630 juta hingga akhir November 2024, yang membuat SPBU menghentikan suplai BBM.
"Ini sangat disayangkan. Pelayanan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan. Sebelumnya, supir bus mogok karena gaji terlambat dibayar, sekarang bus berhenti beroperasi karena nunggak BBM. Pekanbaru kembali jadi pembicaraan nasional, tapi sayangnya dalam konteks negatif," ujar Zulfan pada Selasa (8/10/12/2024).
Zulfan menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin keberlangsungan layanan publik. Ia menilai situasi ini sebagai bentuk kelalaian yang mencoreng citra pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
"Pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika tidak mampu melayani masyarakat, lebih baik tidak menjadi bagian dari pemerintah. Jangan terus berlindung di balik alasan defisit. Apa yang terjadi sekarang adalah bukti nyata ketidakmampuan dalam mengelola pelayanan publik," tegas Zulfan.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru, Zulfan meminta Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk melunasi tunggakan BBM agar operasional bus TMP dapat kembali berjalan.
"Pj Walikota harus mendesak BPKAD segera menyelesaikan pembayaran. Pelayanan publik, khususnya transportasi, adalah kebutuhan utama masyarakat. Tidak boleh ada alasan untuk membiarkan hal ini berlarut-larut," tambahnya.
Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru, Sarwono, menjelaskan bahwa operasional bus dihentikan karena SPBU tidak lagi memberikan suplai BBM akibat tunggakan yang belum terbayar.
"SPBU sudah tidak mau memberikan BBM sejak tadi malam. Tunggakan pembayaran yang harus dilunasi mencapai Rp630 juta," kata Sarwono.
Situasi ini membuat banyak masyarakat Pekanbaru yang mengandalkan layanan TMP untuk mobilitas harian terpaksa mencari alternatif transportasi lain. Kondisi ini tidak hanya membebani warga secara ekonomi, tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Zulfan menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
"Masalah ini harus segera diatasi. Pemerintah harus belajar dari kejadian ini dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan biarkan kepentingan publik terganggu akibat kelalaian seperti ini," tegasnya.