DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

SELASA 14 MEI  2018

PEKANBARU -  DPRD Kota Pekanbaru, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Senin (14/5/18). Dengan disahkannya Perda ini, Dewan berharap Pemko Pekanbaru bisa menjalankan Perda ini dengan baik, terutama dalam memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam membeli produk yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang yang diberikan kepada pedagang.

"Kita berharap Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak dirugikan sebagai konsumen terutama takaran yang pas didalam transaksi jual beli," Kata Juru Bicara Pansus Tera Ulang, Maspendri, saat pembacaan Paripurna.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Sigit Yuwono ST didampingi Elsyabrina Asisten II Bidang Ekonomi mewakili Pemko Pekanbatu. Rapat juga dihadiri oleh anggota dewan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Untuk diketahui, Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai lanjutan amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Poin-poin penting dalam Perda ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 81 tentang Meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan didalam bertransaksi wajib di tera.

"Karena ini bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin bahwa masyarakat ketika berbelanja produk atau barang maka harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Jadi, kuantitinya harus cukup," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut usai Paripurna.

Menurut Ingot lagi, dengan disahkannya Perda tersebut, pihaknya akan berupaya melakukan bentuk pembinaan dan pengawalan terlebih dahulu kepada pengguna alat ukur kepada pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern.

"Setelah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, kita sudah mulai bertanggungjawab, namun sifatnya masih sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Dikatakannya lagi, dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan mengenai pungutan atau retribusi yang dikenakan kepada setiap pelayanan tera. "Tentu ini harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai payung hukum," terangnya.

Ingot juga memaparkan bahwa didalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini, juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersebut. "Didalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, dan sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan Tim Pansus karena disamping soal penegakan hukum juga ada nuansa persuasif," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono ST berharap, Pemko Pekanbaru melalui Disperindag bisa menjalankan Perda tersebut dengan baik dan membuat target yang harus dicapai.

"Pemerintah harus ada target yang dicapai dalam penegakan Perda tera ulang ini dan harus ada kontribusi, maka kita minta OPD terkait seperti Disperindag harus intens turun ke lapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak Perda," pungkasnya.