PEKANBARU (RA) – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau dan mengantisipasi potensi terjadinya politik uang (money politic) yang dapat mencederai proses demokrasi di wilayah tersebut.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto, mengungkapkan hal ini saat dihubungi oleh Riauaktual.com melalui sambungan telepon pada Senin (14/10/2024).
"Politik uang adalah salah satu pelanggaran serius dalam Pemilu. Untuk itu, kami di Polda Riau telah berkolaborasi dengan Bawaslu dan penyelenggara Pemilu dalam rangka mencegah dan menindak setiap indikasi terjadinya politik uang," kata Anom.
Meski demikian, hingga saat ini, Polda Riau belum menerima laporan resmi terkait dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada.
"Untuk laporan terkait tindak pidana Pemilu, sejauh ini belum ada yang masuk ke Polda Riau. Namun, tidak menutup kemungkinan, laporan pelanggaran sudah disampaikan ke Bawaslu atau penyelenggara Pemilu lainnya, tetapi belum diteruskan kepada penyidik Polri," ungkapnya.
Kombes Anom menegaskan bahwa Polda Riau tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang dinilai rawan terjadinya politik uang.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang sama dalam pelanggaran ini, sehingga diperlukan pengawasan yang intensif.
"Semuanya rawan, ada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berpotensi terjadi praktik politik uang. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Polda Riau gencar menggelar kampanye anti-politik uang melalui program cooling system yang bertujuan menciptakan situasi Pemilu yang aman, tertib, dan bebas dari praktik kecurangan," jelas Anom.
Polda Riau berharap seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga integritas Pilkada dengan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi.
"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada ini. Laporkan kepada kami atau Bawaslu jika ada indikasi politik uang. Kita semua harus berperan aktif agar Pilkada ini berjalan bersih dan sesuai aturan," tegasnya.
Dengan pengawasan ketat dan sinergi yang kuat antara Polda Riau dan Bawaslu, diharapkan Pilkada Provinsi Riau 2024 dapat berlangsung dengan aman dan demokratis, tanpa adanya intervensi negatif dari pihak-pihak yang ingin mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak sah.
#PILKADA DAN PILGUB
#POLDA RIAU
#BAWASLU