Riauaktual.com - Bakal Calon Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, bertemu dengan puluhan anggota Forum Pengajian Ibu-ibu Pecinta Pekanbaru (FORCINTAKU) di Leng Coffee, Jalan HR Soebrantas, Rabu (4/9/2024) pagi. Kehadiran Agung, yang didampingi oleh istrinya Hj. Sulastri, disambut hangat dengan iringan lantunan shalawat oleh para emak-emak yang hadir.
Acara silaturahmi yang dihadiri oleh ibu-ibu FORCINTAKU dari Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy, juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Agung Nugroho menampung berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh ibu-ibu FORCINTAKU. Salah satu topik yang dibahas adalah masalah tunggakan pembayaran gaji honor RT RW, kader posyandu, kader kampung KB, serta tunjangan kinerja (tukin) ASN.
Agung Nugroho berjanji bahwa jika terpilih sebagai Walikota Pekanbaru, ia akan memastikan pembayaran gaji dan insentif dilakukan tepat waktu. Ia berkomitmen untuk tidak lagi membiarkan keterlambatan pembayaran yang selama ini menjadi keluhan.
"Tidak ada lagi yang namanya terlambat membayar baik itu gaji, honor, insentif, maupun tukin ASN. Kami pastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Kami bahkan sedang memikirkan bagaimana memberikan insentif tambahan satu bulan dalam setahun sebagai apresiasi atas kerja keras mereka," ujar Agung usai acara.
Agung, yang akan berpasangan dengan Markarius Anwar (AMAn) dalam Pilwako Pekanbaru 2024, menegaskan bahwa pembayaran insentif RT RW, kader posyandu, kader kampung KB, serta tukin ASN akan menjadi prioritas utamanya jika ia terpilih. Ia menekankan pentingnya mendahulukan kesejahteraan perangkat pemerintah yang berperan langsung dalam melayani masyarakat.
"Kami sangat fokus terhadap hal ini. Tidak ada lagi penahanan atau pengalihan anggaran untuk keperluan lain karena mereka ini adalah ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Tanpa mereka, masyarakat akan kesulitan mendapatkan pelayanan," tegas Agung.
Menurut Agung, masalah tunggakan honor sebenarnya sangat bergantung pada kebijakan kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa anggaran sudah tersedia melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembayaran.
"Ini kembali pada hati nurani pemimpinnya. Anggaran sudah jelas ada, PAD tersedia, bahkan dari parkir yang dipungut. Jadi, ini soal bagaimana seorang pemimpin bisa menekan egonya dan memprioritaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat," tutup Agung.
GoogleNews
