Riauaktual.com - Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan keprihatinannya atas tingginya angka kekerasan berbasis gender (KBG) yang dialami oleh perempuan dan anak di berbagai daerah. Menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perlu segera mengambil langkah tegas dan nyata untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada kelompok rentan tersebut.

"Banyaknya kasus KBG secara tidak langsung menunjukkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan. Padahal, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada korban," ujar Hasan Basri dalam rapat kerja dengan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hasan juga menekankan pentingnya peran Kementerian PPPA dalam memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan. Ia meminta KemenPPPA untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi regulasi yang ada agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat lebih optimal.

"Kami berharap sinergi antara DPD RI, Kementerian PPPA, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kuat dan konkret dalam menangani kekerasan ini," tambah Hasan Basri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan fenomena gunung es. Ia mengungkapkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan maupun non-pasangan selama hidup mereka.

"Dari data ini, dapat diketahui bahwa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan di Indonesia bisa mencapai jutaan orang. Namun, jumlah kasus yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) hanya ribuan," ujarnya.

Bintang Puspayoga menambahkan bahwa meskipun sudah ada berbagai undang-undang yang mengatur, tetap dibutuhkan sinergi bersama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. 

"Persoalan kekerasan di setiap daerah akan berbeda satu sama lain, sehingga dibutuhkan identifikasi masalah di tiap daerah yang membutuhkan peranan semua pihak," pungkasnya.

#DPR/MPR RI