Riauaktual.com - Anggota Pansus Haji di DPR, Luluk Nur Hamidah berpendapat penyelidikan terkait dugaan korupsi kebijakan pengalihan kuota haji harus menjadi prioritas kerja.Luluk menegaskan hadirnya Pansus Haji menjadi gerakan untuk pembenahan iklim berhaji dan tak akan ada unsur politisnya. 

"Tak mudah memobilisasi suara seluruh partai di Parlemen. Hebat sekali kami bisa memelintir suara teman-teman di DPR yang di situ ada fraksi besar hanya untuk memuaskan hak pribadi," kata Luluk Dialektika Demokrasi bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Luluk mengatakan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Haji 2024, seharusnya sejak awal pemerintah memiliki peta jalan penyelenggaraan haji yang komprehensif. Saat ini pihaknya terus berupaya menggali informasi lebih jauh soal hal ini dan ada pihak-pihak yang bersedia memberikan keterangan.

Luluk juga mengatakan, penyelidikan dugaan kecurangan didasarkan pada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari penambahan kuota haji plus. 

"Pihak-pihak itu antara lain biro perjalanan haji dan umrah, pihak yang menunjuk biro-biro haji dan umrah tersebut, atau pihak yang memberikan dan/atau mengalihkan kuota itu,  ujar Politikus PKB ini.

Luluk menambahkan pengawasan yang dilakukan Pansus Haji dilakukan secara multilayer. Yakni berbagai pihak memberikan informasi dan pernyataan bahkan dokumen pendukung, yang membuat Pansus yakin bahwa ada proses tak semestinya dilakukan. 

"Tak sesederhana soal pengalihan 10.000 dari kuota reguler ke kuota haji plus, tetapi ternyata di situ juga ada sebuah peristiwa-peristiwa lain, " katanya.

Pengamat Haji Ade Marfuddin menilai masalah haji ini terus berulang dan masalahnya hampir sama. Karena itu, Pansus Haji harus dikawal untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. 

"Pansus ini jangan gaya-gayaan saja, tapi harus menghasilkan keputusan yang konkret untuk perbaikan haji. Pansus juga harus paham soal kuota misalnya, prosedurnya seperti apa? Apa benar hanya tambahan begitu saja atau ada catatan lain?" tanya Ade.

#DPR/MPR RI