Riauaktual.com - Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 Dr. Raihan Iskandar meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat mengelola seluruh alokasi anggaran 20 persen pendidikan di APBN.

Sebab secara faktual selama ini, yang diterima hanya sekitar 15 persen. Sisanya Kemenkeu mengalokasikan 5 persennya untuk pendidikan atau sekolah kedinasan.

"Jadi nomenklatur anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu, harus total untuk pendidikan nasional dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, bukan untuk sekolah agama atau kedinasan dan lain-lain," kata Raihan Iskandar dalam Gelora Talks  bertema 'Polemik UKT: Suara Kampus & Mimpi Indonesia Masa Depan', Rabu (29/5/2024) kemarin.

Raihan menilai Kemdikbudristek kurang melakukan lobi-lobi ke Bappenas untuk peningkatan alokasi anggaran pendidikan, perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH mencari sumber pembiayaan dana pendidikan dari lainnya. Sementara anggaran perguruan tinggi/sekolah kedinasan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

"Seperti melalui penerimaan seleksi jalur mandiri dengan cara memainkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena diberikan keleluasaan, " ujar Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora itu.

Akibatnya, perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH mencari sumber pembiayaan dana pendidikan dari lainnya. "Seperti melalui penerimaan seleksi jalur mandiri dengan cara memainkan UKT, karena diberikan keleluasaan, " ujarnya.

Raihan menambahkan polemik UKT tak akan terjadi apabila anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seluruhnya dikelola oleh Kemendikbudristek. "Anggaran pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan murni di perguruan tinggi, bukan pendidikan kedinasan  yang dikelola kementerian/Lembaga," katanya.

Wakil Rektor Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Prof Subehan SSi, PhD mendukung usulan Partai Gelora agar anggaran 20 persen pendidikan yang dialokasikan di APBN diserahkan sepenuhnya ke Kemendikbudristek untuk dikelola.

"Jadi anggaran 20 persen sebaiknya jangan diganggu yang lain, sehingga pemerintah bisa fokus untuk menciptakan sumber daya yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045," ujarnya.

#DPR/MPR RI