Riauaktual.com - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan bahwa masalah utama yang menghambat kemajuan daerah adalah manajemen pemerintahan daerah. Terlepas dari besarnya nilai APBD dan transfer pusat ke daerah, angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi.

"Masih banyak ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Kondisi itu menunjukkan ada yang salah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Fadel Muhammad saat memberi kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024 di gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Fadel menyatakan bahwa manajemen Pemda saat ini sudah ketinggalan zaman dan harus mengikuti perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya collaborative governance, di mana Pemda harus melihat APBD sebagai modal untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan.

"Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh Pemda. Dalam sistem collaborative governance, Pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan," ujar Anggota DPD RI dapil provinsi Gorontalo itu.

Fadel mengingatkan agar Pemda tidak mengalami kasus seperti di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Menurutnya, anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, misalnya di sektor perikanan dan pertanian.

Fadel menambahkan bahwa kemajuan Indonesia di masa mendatang akan ditentukan oleh kemajuan daerah. Jika daerah maju, maka Indonesia juga akan maju. Namun, jika daerah tertinggal, kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian.

#DPR/MPR RI