Riauaktual.com - Langkah Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu menyelesaikan konflik perusahaan sawit dengan masyarakat mendapat dukungan dari pusat. 

Gubri Edy Natar menyebutkan saat ini di pusat juga dibentuk tim satgas untuk menyikapi persoalan konflik perusahaan sawit dengan masyarakat. Tim Satgas yang dibentuk Menko Polhukam tersebut termasuk menyikapi persoalan konflik yang ada di Riau

“Riau ini merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, namun belum sepenuhnya  memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar (perusahaan kelapa sawit), dan bahkan tidak sedikit yang memiliki konflik,” kata Edy Natar, usai melakukan rapat dengan sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau. 

Menurut Edy Natar, peran pemerintah sebagai kepala daerah  ikut membantu menyelesaikan persoalan konflik dengan cara yang seadil-adilnya, agar tercipta sebuah keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan kepastian hukum dalam berinvestasi. 

“Kita berharap pertemuan tadi bisa menghasilkan win-win solution atas konflik lahan yang ada di Bumi Lancang Kuning, baik dari perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya. 

Untuk diketahui, sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit se Provinsi Riau memenuhi undangan Gubernur Riau rapat di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, pada Rabu (24/01/24). 

Pertemuan itu membahas persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah operasional masing-masing, terutama mengenai konflik dengan masyarakat. 

Selain mengundang pihak perusahaan, Gubri Edy Natar juga mengundang sejumlah Asosiasi, seperti Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Riau. 

Forkopimda dan seluruh bupati/walikota, Badan Pertanahan, Lembaga Adat Melayu dan para pemangku kepentingan lainnya tampak hadir dalam pertemuan itu. 

Pertemuan bersama pengusaha perkebunan kelapa sawit berawal dari menyeruaknya persoalan masyarakat dengan PT Surya Intisari Raya (PT. SIR). 

Dimana dalam aksi demonstrasi nya, masyarakat merasa dirugikan oleh pihak PT SIR. Mereka menuding PT SIR tidak memenuhi kewajiban atas hak masyarakat yang berada disekitar wilayah operasi perusahaan. 

Menyikapi persoalan masyarakat ini, Gubri Edy Natar kemudian membentuk Tim Satgas dan melakukan investigasi ke lapangan. Hasil sementara, diduga PT SIR menggarap lahan melebihi izin yang diberikan.