PEKANBARU (RA)- Adanya wacana dari pemerintah pusat untuk mengurangi kuota daging sapi impor, dengan alasan agar mendorong pengembangan sapi local dinilai anggota DPRD Pekanbaru belum tepat. Menurut kalangan legislative, sebelum melakukan hal tersebut pemerintah harus melakukan pendataan terlebih dahulu tentang ketersediaan dan kebutuhan masyarakat akan daging.

"Tentunya niat pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut adalah baik, namun haruslah dilakukan pendataan terlebih dahulu disetiap daerah tentang kebutuhan dan stok produk local yang tersedia. Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama peternak agar siap menghadapi hal itu,” kata anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Roem Diani Dewi.

Jika hal tersebut sudah dilakukan, demikian Roem, baru pemerintah bisa mengurangi permintaan daging Impor. Jika melihat kondisi sekarang, belum saatnya pemerintah melakukan pengurangan tersebut, dan hal itu bukan solusi. Dikhawatirkan jika nantinya kebijakan itu langsung dilakukan sementara masyarakat belum siap, justru malah akan terjadi gejolak.

“Contohnya saja di Pekanbaru, beberapa waktu lalu kebutuhan masyarakat akan daging sapi meningkat. Sementara itu ketersediaan di pasar sangat minim, yang terjadi adalah harga jual melambung dan masyarakat merasa di beratkan. Jadi memang harus disiapkan matang-matang terlebih dahulu,” ujarnya.

Dengan adanya informasi akan ada pengurangan koata daging impor, hal itu dapat memicu oknum pedagang nakal untuk menaikkan harga. Pasalnya secara otomatis stok daging dipasaran akan mengurang dan hal itu dijadikan alasan oleh para pedagang. “Alasan itu bisa saja diambil pedagang, kalau sudah seperti itu akhirnya masyarakat lagi yang harus menerima imbasnya,” tutup Roem.