PEKANBARU (RA)- Belum kunjung dibangunnya rumah singgah oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, menuai kritikan dari kalangan anggota DPRD Pekanbaru. Dewan menilai jika rumah singgah tak kunjung dibangun, maka Dinsos sebagai lembaga yang mengurusi masalah sosial di Pekanbaru tidak akan mempunyai pekerjaan.

"Selama inikan kalau Dinsos razia Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), setelah ditangkap kemudian dilepaskan lagi. Seharusnya kan para Gepeng itu harus dilakukan pembinaan salah satunya dirumah singgah, dengan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan sehingga tidak lagi dijalanan mengharapkan iba masyarakat," tegas Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, Senin (10/8) ketika berbincang bersama Rakyat Riau. 

Dijelaskan Nofrizal, pembangunan rumah singgah atau panti rehabilitasi sudah tercantum dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di tahun 2015. 
 

“Anggaran sudah ada, kenapa tidak dilaksanakan juga. Rumah singgah itu dibutuhkan, karena berkaitan dengan kegiatan yang ada di Dinsos,” jelasnya.

Selain persoalan rumah singgah, politisi PAN ini juga mengkritisi soal adanya pembelian lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) oleh Dinsos. Apalagi dikabarkan, biaya pembelian lahan pemakaman tersebut sangat mahal. "Dari pada membeli lahan untuk pemakaman yang cukup mahal, mending dibangun dulu rumah singgah yang dirasa lebih penting dari pada itu," ujarnya.

Jika Dinsos menyebutkan alasan bahwa rumah singgah tak kunjung dibangun karena adanya rasionalisasi, Nofrizal mengatakan bahwa rasionalisasi bukan hanya terjadi dilingkungan Dinsos saja. Jadi pihaknya menilai tidak ada alasan untuk melakukan penundaan. Pasalnya rasionalisasi itu dilakukan pada kegiatan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat seperti ceremonial dan kegiatan tidak penting lainnya. 

"Sekarang yang terjadi, masak kota sebesar ini tidak punya panti. Rumah singgah itukan penting, harus dikerjakan dulu," pungkasnya. (don)