Riauaktual.com - Transparansi dan keterbukaan informasi adalah dua hal krusial dalam pemerintahan yang demokratis. Mereka tidak hanya memperkuat indeks demokrasi suatu negara, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan pentingnya pemerintahan yang transparan.

Komisi Informasi, lembaga yang mengawasi implementasi UU KIP, telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIPDesa). Peraturan ini menyuarakan pentingnya memulai keterbukaan informasi dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa.

Padil Saputra, seorang aktivis keterbukaan informasi, menjadi pelopor inisiatif ini di Riau. Dia mendesak seluruh desa setempat untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), dan mengalokasikan dana untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik desa.

Menurut Padil, amanat Perki SLIP Desa harus dilaksanakan secara penuh. "Kita harus fokus pada pembentukan PPID Desa, penyediaan DIP, dan alokasi dana untuk keterbukaan informasi publik desa," ujar Padil, Selasa (17/10/2023).

Padil berencana untuk melakukan verifikasi acak pada desa-desa untuk mengetahui progres implementasi keterbukaan informasi. Ini sejalan dengan visi global, di mana keterbukaan informasi dan transparansi adalah indikator utama negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie.

Inisiatif dan upaya seperti ini menunjukkan langkah maju penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dimulai dari tingkat desa. Masyarakat, dengan akses informasi yang lebih baik, kini memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini.

"Kita akan ambil eksponen yang kemudian jadi komponen utuh. Saya akan mulai dari Bengkalis-Siak dahulu," pungkas Padil.