Pulau Rempang Tersentuh Serakahnya Industri

Pulau Rempang Tersentuh Serakahnya Industri
Suasana unjuk rasa di Batam, Kepri

Riauaktual.com - Pulau Rempang yang dulu tenang, kini seperti suasana perang. Bukan melawan negeri lain, tapi sesama anak Ibu Pertiwi.

Pemandangan di Rempang bak kota diserang zombie, lari sana lari sini, lempar sana lempar sini. Saling benci satu sama lain, padahal sebangsa dan setanah air.

Warga dan polisi dibenturkan oleh serakahnya industri. Keringat dan air mata warga bercucuran terkena senjata gas milik polisi. Batu-batu besar beterbangan ibarat meteor yang melintasi udara. Peristiwa itu terjadi tepat 7 dan 8 September 2023 lalu di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Situasi yang tak memihak pribumi, akibat serakahnya industri. Pulau Rempang akan diganti dengan kota bisnis, industri kaca terbesar dari negeri Corona.

Puluhan warga terluka, belasan personel kepolisian juga bernasib sama. 17 anggota Polresta Barelang dan Polda Kepulauan Riau dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka.

Tak sedikit, ada 43 orang warga yang ditangkap. Mereka dianggap berdemo secara berlebihan, demi mempertahankan Tanah Airnya.

Pemerintah memaksa masyarakat Rempang dan Galang agar pasrah meninggalkan tanah moyangnya. 16 kampung tua di Pulau Rempang dan Galang bakal direlokasi untuk pembangunan pabrik kaca.

Proyek pengembangan Pulau Rempang Kota baru ditetapkan pada akhir Agustus lalu sebagai Program Strategi Nasional (PSN). Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan. 

Perusahaannya adalah PT Makmur Elok Graha (MEG). Anak usaha Artha Graha Group milik Tommy Winata, pengusaha ternama di negeri ini.

Tak berjalan mulus, rencana itu mendapatkan penolakan dari warga setempat. Sebab, mereka sudah di sana  sejak tahun 1934, di Pulau Rempang. 

Warga 16 kampung tua di Rempang tidak ingin kampung halamannya disulap menjadi industri, meskipun diberikan tawaran tempat relokasi yang dianggap warga tak sepadan.

Pemerintah tetap ngotot melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang dan Pulau Rempang. Di situlah akan dibangun pabrik kaca terbesar asal Cina.

Sedih, kalut, panik dan marah menjadi satu. Rakyat Rempang akan terusir. Di satu sisi warga mempertahankan tempat tinggal mereka, di sisi lain polisi wajib menjalankan tugas sesuai sumpah Bhayangkara. Kedua belah pihak akhirnya terlibat bentrok.

Teringat pidato Presiden pertama RI Ir Soekarno, perjuangan kita lebih susah dari perjuangan pahlawan di zaman Jepang dan Belanda. Karena kita melawan bangsa sendiri. 

Lembaga Adat Melayu Riau angkat bicara. Peristiwa berdarah di Pulau Rempang dan Galang itu membuat LAM Riau mengeluarkan maklumat.

Maklumat LAM Riau tentang Peristiwa Pada Masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang," begitulah isi dari surat yang diteken Ketua Umum MKA LAM Riau Datuk Seri HR Marjohan Yusuf dan Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Sri Taufik Ikram Jamil. 

Maklumat diterbitkan sesuai senasib dan sepenanggungan masyarakat Melayu. Sebagaimana diketahui, penduduk asli Rempang dan Galang merupakan anak melayu yang sudah menetap puluhan tahun lalu.

"Maklumat itu kita yang menerbitkan dari LAM Riau berdasarkan hasil rapat MKA dan DPH," kata Sekretaris Umum LAM Riau, Alang Rizal, Rabu (13/9).

LAM terus komunikasi dengan masyarakat Melayu setempat. Di sana juga ada masyarakat yang bertahap menyampaikan perkembangan di kedua daerah.

"Kita juga ke sana berkoordinasi dengan LAM Kepulauan Riau, khususnya yang berpihak kepada masyarakat. Ya secara administrasi kita beda wilayah, tetapi secara adat dan budaya kita sama," ujarnya.

Berikut adalah 4 poin maklumat LAM Riau terkait persoalan di Pulau Rempang dan Pulau Galang:

LAM Provinsi Riau sangat menyesalkan terjadinya bentrokan antara tim gabungan keamanan dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang, yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan baik fisik dan psikologis.

Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak menggunakan cara-cara represif, intimidatif dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Meminta kepada para pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan dengan mengedepankan azas musyawarah mufakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kemanusiaan.

Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta kepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Ulama kondang Ustadz Abdul Somad juga tak tinggal diam. UAS, sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah betul-betul meneliti kembali terkait rencana pengembang Rempang dan Galang menjadi kawasan industri kaca. Apalagi industri itu memaksa warga terusir dari tempat sendiri.

Di akun instagram pribadinya, UAS memposting pernyataan Gusdurian terkait kondisi masyarakat di Pulau Rempang. Mantan dosen UIN Suska Riau itu juga menampilkan foto-foto sejarah Pulau Rempang yang tidak boleh dijadikan pengembangan kawasan.


Berikut postingan UAS, 6 Pernyataan Gusdurian Terkait Kasus Pulau Rempang (NU-Online):


Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 


Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai 


Meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah (land grabbing) dan memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat 


Meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dari warga negara 


Pemerintah juga perlu memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin 


Meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam pengerjaan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

#LAM RIAU

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index